Suara.com - Kondisi geografis Indonesia yang beragam mendorong PT Pos Indonesia (Persero) melakukan berbagai cara untuk menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada para keluarga penerima manfaat (KPM). Misalnya, di wilayah kepulauan, seperti Pulau Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.
BST merupakan program bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang disalurkan kepada para KPM yang terdampak pandemi covid-19. Bantuan berupa uang tunai Rp300 ribu per KPM disalurkan melalui kantor pos setiap bulan, hingga April 2021.
Kepala Kantor Pos Tanjung Pandan 33400 Syifa Fauziyah menjelaskan terkait mekanisme penyaluran BST di wilayah kepulauan tersebut. Terlebih, tidak ada kantor pos di sana.
"Seperti di Selat Nasik. Kami menyalurkan BST melalui komunitas," ujar Syifa, Selasa, 22 Maret 2021.
Selat Nasik masuk di wilayah Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Terdapat sekitar 50-an KPM di sana. Untuk bisa ke sana, tim Kantor Pos Tanjung Pandan 33400 harus sudah melakukan penjadwalan dua hari sebelum berangkat. Termasuk sudah berkoordinasi dengan aparat desa setempat.
"Begitu tiba, KPM penerima BST sudah berkumpul semuanya dan sudah dikondisikan. Dengan demikian, penyaluran BST tetap memerhatikan protokol kesehtan (prokes). Pembayaran juga bisa selesai dalam sehari," ujarnya.
Dalam menjaga prokes selama penyaluran BST, tim juru bayar Kantor Pos Tanjung Pandan 33400 sudah dibekali dengan masker, hand sanitizer, dan sarung tangan. Mereka juga dibekali vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh.
Ketika di lapangan, tim juru bayar bersama para komunitas juga turut mengingatkan para KPM agar disiplin menerapkan prokes. Mengingat situasi pandemi covid-19 belum juga surut.
"Kami tetap mengingatkan prokes saaat memberikan pembayaran pertama. Kami harapkan tidak ada pelanggaran prokes. Misalnya, di komunitas, di meja pendaftaran ada tempat cuci tangan. Di meja transaksi sudah disediakan hand sanitizer," ujar Syifa.
Secara keseluruhan untuk wilayah Kabupaten Belitung, tercatat ada 2.717 KPM penerima BST. Jumlah tersebut sudah mengalami penurunan karena beberapa status ekonomi beberapa KPM sudah mengalami peningkatan.
"Awalnya ada 3.000-an. Ada yang status ekonominya berubah setelah didata dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial PPPA Kabupaten Belitung Eko Wijarnoko.
Dalam pembaharuan data penerima KPM, kata Eko, perangkat desa akan memberikan usulan (sejumlah usulan nama KPM) untuk diajukan ke pemerintah daerah, selanjutnya diteruskan ke Kemensos untuk didata pada DTKS.
"Jadi (data) tetap dari DTKS dengan ada tambahan. Banyak ususlan dari daerah yang kemudian disesuaikan kriterianya yang sudah ditetapkan di Kemensos. Dari Kemensos, akan disalurkan melalui Pos Indonesia," kata Eko.
Supaya penyaluran BST berjalan tepat waktu dan memerhatikan prokes, pihak Dinas Sosial kerap dibantu oleh pekerja sosial masyarakat (PSM) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Keduanya kerap membantu dalam melakukan pendampingan dan menyalurkan BST ke rumah KPM lansia dan yang sedang sakit.
Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie memandang BST sangat penting dalam memulihkan perputaran roda ekonomi daerah. Secara khusus, membantu meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat menengah ke bawah.
TERPOPULER
