Infografis
"Awalnya ada 3.000-an. Ada yang status ekonominya berubah setelah didata dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial PPPA Kabupaten Belitung Eko Wijarnoko.
Dalam pembaharuan data penerima KPM, kata Eko, perangkat desa akan memberikan usulan (sejumlah usulan nama KPM) untuk diajukan ke pemerintah daerah, selanjutnya diteruskan ke Kemensos untuk didata pada DTKS.
"Jadi (data) tetap dari DTKS dengan ada tambahan. Banyak ususlan dari daerah yang kemudian disesuaikan kriterianya yang sudah ditetapkan di Kemensos. Dari Kemensos, akan disalurkan melalui Pos Indonesia," kata Eko.
Supaya penyaluran BST berjalan tepat waktu dan memerhatikan prokes, pihak Dinas Sosial kerap dibantu oleh pekerja sosial masyarakat (PSM) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Keduanya kerap membantu dalam melakukan pendampingan dan menyalurkan BST ke rumah KPM lansia dan yang sedang sakit.
Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie memandang BST sangat penting dalam memulihkan perputaran roda ekonomi daerah. Secara khusus, membantu meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat menengah ke bawah.
"BST ini sangat memengaruhi kehidupan masyarakat Belitung semenjak covid-19 mewabah. Kebutuhan masyarakat untuk BST ini sangat penting," kata Isyak.
Transparansi dan Digitalisasi menjadi Kunci
Isyak berharap pemerintah pusat melakukan transparansi jadwal penyaluran BST agar lebih tertib. Penyaluran BST yang tidak tertib, hingga menimbulkan kerumunan, menurutnya, disebabkan karena penyampaian jadwal yang tidak transparan.
"Masyarakat kita kan rasa penasaran dan ingin hadirnya itu sangat tinggi. Mereka tentunya berharap mendapatkan (bantuan) duluan agar tidak kehabisan," kata Isyak.
Baca Juga: Dirapel Anies, BST Lansia, Anak dan Difabel Triwulan I Baru Cair 26 Maret
Penyampaikan informasi jadwal penyaluran BST bisa ditingkatkan melalui Diskominfo, media sosial, dan RT/RW. Isyak menjamin, para KPM akan tertib untuk melakukan transaksi BST.
