Infografis
Di Indonesia, industri harus mengantongi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) terlebih dahulu, sebelum mendapatkan HACCP. Selama SKP belum jadi, perusahaan tidak bisa mengekspor produk perikanan ke pasar luar negeri.
Meski saat ini sudah proses pembuatan SKP perikanan sudah online, namun tetap membutuhkan waktu cukup lama.
Saat ini, penerbitan SKP menjadi kewenangan Dirjen PDSPKP. Sedangkan HACCP dikeluarkan BKIPM. Bagi Kris, integrasi pembuatan SKP dengan HACCP di BKIPM dinilai akan lebih murah dan tidak perlu bedol desa. Apalagi data daya saing internasional adanya di BKIPM.
Meski menepis keresahan pelaku industri perikanan, namun Kris juga mengingatkan pemerintah jika perpindahan sistem selama proses pembentukan KHIT atau pun badan baru akan berpotensi menggerogoti Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) yang dengan susah payah dibangun oleh BKIPM dan telah diakui serta dipercaya oleh 39 negara mitra (UE, Tiongkok, Norwegia, Korea Selatan, Vietnam, Russia, dan Canada) melalui audit setiap tahunnya.
Kini, menjelang digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR-RI dengan KKP pada Rabu (1/4), nelayan dan pelaku industri perikanan pun menggantungkan harapan agar sekali ini saja aspirasinya didengar anggota dewan.
