Suara.com - Pemerintah bakal kembali menambah utang baru untuk menutup defisit fiskal pada tahun depan. Dengan adanya tambah utang tersebut, maka akan menambah rasio utang di tahun 2022.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022, pemerintah menargetkan rasio utang terhadap produk domestik bruto mencapai 44,28 persen.
Namun, rasio utang terhadap PDB itu masih di bawah batas yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kenaikan rasio utang itu disebabkan perkiraan defisit APBN pada 2022 mencapai 4,51-4,85 persen.
"Defisit akan semakin mengecil pada kisaran 4,51 sampai 4,85 persen PDB. Rasio utang akan terus dikendalikan di kisaran 43,76 sampai 44,28 persen PDB," kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (20/5/2021).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memaparkan, defisit secara rinci terbagi dua. Pertama, utang neto yang diperkirakan tumbuh di kisaran 4,8-5,8 persen. Kedua, pembiayaan investasi yang diperkirakan berada di level 0,3-0,95 persen.
Kendati begitu, Sri Mulyani memastikan, kebijakan pembiayaan atau utang akan tetap fleksibel, prudensial, dan inovatif di tahun depan.
Selain itu, juga diimbangi dengan mendorong skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang lebih masif, dan penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Tak hanya itu, kata Sri Mulyani, kebijakan utang itu juga akan ditopang special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan, pendalaman pasar, serta pengendalian utang.
"Target pembiayaan utang akan dipenuhi secara pragmatis, oportunistik, fleksibel dan prudent dengan melihat peluang dan diversifikasi pasar, diversifikasi instrumen dan sumber pinjaman baik dari pasar keuangan lokal, global, maupun pemanfaatan pinjaman dari lembaga multilateral dan bilateral," kata Sri Mulyani.
TERPOPULER
