REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah mulai menjalankan program Vaksin Gotong Royong sejak Selasa (18/5/2021) lalu. Program vaksinasi yang dikhususkan untuk para pegawai perusahaan swasta ini diharapkan dapat mempercepat proses vaksin nasional.
Meski begitu, ekonom senior Fadhil Hasan menilai program ini sarat kepentingan bisnis dan tidak adil bagi pengusaha kecil, lantaran biaya per vaksin yang cukup mahal.
Dia merinci, harga vaksin Gotong Royong ditetapkan Rp 321.660, dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910.
Sehingga, total biaya maksimal untuk dua kali vaksinasi, termasuk harga pembelian dan pelayanan vaksinasi, yaitu Rp 879.140 per orang.
"Total biaya tersebut terlalu mahal bagi pengusaha kecil dan menengah," kata Fadhil dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (21/5/2021).
Menurutnya, Pandemi Covid-19 tidak hanya melanda pengusaha besar, tetapi hampir seluruh lapisan masyarakat merasakannya sehingga kata dia tidak adil jika proses pemulihan ekonomi hanya dilakukan bagi pengusaha yang berkantong tebal saja.
"Pemulihan ekonomi harusnya berawal bukan hanya dari perusahaan besar namun juga seluruh jenis badan usaha baik menengah maupun kecil, harga yang mahal menyebabkan usaha kecil dan menengah meminta pegawainya mencari sendiri vaksin gratis dari pemerintah, mengingat usianya masih produktif, mereka harus menunggu sampai prioritas terakhir," tegasnya.
Untuk itu kata dia, pemerintah diminta terbuka soal harga sebenarnya vaksin gotong royong ini, sehingga publik mengetahui secara jelas berapa harga vaksin tersebut.
“Untuk menghindari persepsi diskriminasi dan motif bisnis, Kementerian BUMN, Kemenkes dan Biofarma perlu menyampaikan transparansi cost structure dari vaksin Gotong Royong kepada publik. Berapa biaya vaksin sinopharm dan kenapa hanya vaksin tertentu saja yang digunakan," paparnya.
Seharusnya, lanjut dia vaksin Gotong Royong tidak hanya diikuti oleh perusahaan besar saja karena mahalnya harga dibebankan kepada perusahaan tersebut.
"Harga Vaksin Gotong Royong yang terlalu mahal ini banyak dikeluhkan pengusaha kecil dan menengah yang akan melakukan vaksinasi kepada pegawainya, sehingga dikhawatirkan hanya dapat dijangkau oleh pengusaha
besar saja," pungkasnya.
TERPOPULER