REGIONAL:
- Partai Golkar mengusulkan pemisahan jadwal pemilihan legislatif dan presiden untuk memperbaiki syarat ambang batas pencalonan.
- Partai NasDem menyatakan kesiapan berdiskusi karena pemilu serentak sebelumnya sangat melelahkan pengurus partai politik.
- Golkar menilai pemisahan jadwal pemilu dapat memudahkan masyarakat memilih serta meringankan beban kerja petugas lapangan.
Suara.com - Sekitar wacana pemisahan pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), Partai NasDem menyatakan kesiapannya untuk melangsungkan diskusi lebih mendalam.
Langkah ini menanggapi usulan Partai Golkar yang menilai skema pelaksanaan Pileg lebih awal dapat mengembalikan fungsi perolehan suara sebagai syarat ambang batas pencalonan presiden.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyambut positif gagasan tersebut.
Ia menilai pelaksanaan pemilu serentak pada periode sebelumnya cukup menyita energi dan konsentrasi seluruh pihak pengurus partai.
"Ide pemisahan pilpres dan pileg menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Nasdem siap untuk ikut berembuk untuk membicarakannya," ujar Hermawi kepada wartawan, Jumat (25/9/2026).
Ia menambahkan, bahwa pengalaman pemilu serentak lalu tidak hanya melelahkan bagi jajaran pengurus partai di semua tingkatan, tetapi juga berdampak pada kedalaman pemberitaan media karena banyaknya fokus informasi yang harus disajikan dalam satu waktu.
"Berkaca pada pengalaman pemilu kemarin yg menyatukan semua pemilihan : pileg dan pilpres, emang terasa sangat memecah konsentrasi dan sangat menguras energy, sangat melelahkan untuk para pengurus partai di semua tingkat," ungkapnya.
Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan agar penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipisahkan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai, skema pelaksanaan Pileg yang digelar lebih awal ketimbang Pilpres dapat mengembalikan fungsi hasil perolehan suara Pileg sebagai syarat ambang batas pencalonan presiden.
"Ya kita sudah punya pengalaman seperti Pemilu 2014, Pileg dulu, kemudian Pilpres, baru Pilkada. Hasil Pileg di tahun itulah yang akan menjadi 'tiket' pencalonan Pilpres," ujar Doli kepada wartawan, dikutip Rabu (23/9/2026).
Ia kemudian menyampaikan sejumlah alasan utama di balik usulan pemisahan jadwal pemilu tersebut.
Pertama, kata dia, berkaitan dengan fokus masyarakat dalam menentukan pilihan. Menurutnya, pemisahan jadwal pemilihan dapat memberikan waktu bagi warga untuk mengenali para calon tanpa terdistraksi oleh agenda pemilu lain.
Kemudian alasan berikutnya, Doli menyinggung isu legitimasi pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang digelar serentak.
Lalu alasan terakhir berfokus pada faktor teknis di lapangan. Doli menyebut bahwa pemisahan jadwal ketiga jenis pemilu tersebut dapat menekan tingkat kerumitan dan beban kerja para petugas pemilu.
TERPOPULER