Cara Sri Mulyani Agar RI Bisa Cepat Keluar dari Middle Income Trap

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, penyediaan infrastuktur.

Reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi adalah empat elemen penting bagi suatu negara agar mampu menghindar dari middle income trap.

“Indonesia saat ini adalah middle income country. Dan kita semua tahu di dalam pengalaman lebih dari 190 negara di dunia ini mayoritas mereka berhenti di middle income country. Artinya ada fenomena yang disebut middle income trap,” kata Sri Mulyani dalam acara webinar CSIS Indonesia, Rabu (4/8/2021).

Sri Mulyani menyebut, tidak banyak negara di dunia ini yang bisa menembus jebakan itu. Kurang dari 20 negara yang bisa melompat dari middle income country ke high income country. Maka hal ini bisa menjadi peringatan bagi Indonesia agar lebih siap menghadapinya.

"Negara yang mampu untuk menginvestasikan dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia identik dengan negara yang terus meningkatkan produksi dan inovasi. Itu adalah fungsi untuk naik menjadi high income country,” tegasnya.

Penyiapan SDM yang berkualitas itu meliputi pedidikan, kesehatan dan jaminan sosial. Menkeu mengatakan, APBN menaruh perhatian besar pada tiga hal itu.

Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan suatu bukti komitmen perhatian pemerintah agar Indonesia memiliki generasi muda yang cerdas, berwawasan luas dan berpendidikan.

Bidang kesehatan dan jaminan sosial juga mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah.

Pada saat pandemi ini, anggaran kesehatan meningkat secara signifikan untuk penanganan kesehatan. Selain itu, jaminan sosial juga dilakukan melalui berbagai program prioritas.

Selanjutnya, elemen kedua untuk menghindari middle income trap adalah infrastruktur. Menkeu pada kesempatan itu menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tepat dan berkualitas baik.

Di samping itu, tersedianya sumber pembiayaan yang berkelanjutan juga penting dalam upaya pembangunan infrastrukur tersebut.

Skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) telah mulai dikembangkan pemerintah beberapa tahun terakhir untuk mengundang partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastuktur.

“Kami telah melakukan banyak hal di Kementerian Keuangan dalam mendesain KPBU ini. Kementerian Keuangan bahkan sudah menghasilkan beberapa special mission vehicle seperti PT SMI dan PT PII yang memberikan penjaminan pinjaman dan bahkan technical assistant pada daerah maupun kepada proyek-proyek yang sifatnya KPBU,” katanya.

Ketiga, dia menyebut bahwa negara yang bisa menembus middle income trap adalah negara yang memiliki institusi yang efisien, lincah, dan memiliki performa bagus berdasarkan tata kelola yang baik. Maka, ia menekankan pentingnya reformasi birokasi.

“Reformasi institusi dan birokrasi ini sangat sulit karena tidak seperti membangun jembatan yang bisa dilihat secara mudah kasat mata oleh masyarakat, namun memilik dampaknya luar biasa. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik, efisien, ataukah masyarakat dan dunia usaha tidak diberati oleh regulasi dan birokrasi yang tidak efisien,” lanjutnya.