Suara.com - Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini diarahkan ke pembangunan ekonomi yang rendah karbon. Paradigma baru pembangunan ini selain dinilai sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi tingkat emisi karbon (sesuai dengan Paris Agreement) juga diyakini akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak Pandemi Covid-19.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) & Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan salah satu upaya memacu kembali laju perekonomian nasional adalah dengan menjalankan Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon (LCD).
Saat ini, pemerintah sedang menggodok berbagai kebijakan untuk mendorong pembangunan rendah karbon.
Suharso mengatakan, pembangunan rendah karbon (LCD) merupakan salah satu prioritas nasional dan sekaligus menjadi instrumen utama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
Dengan instrumen ini diharapkan tercapai produktifitas ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menurunkan dampak ekologi yang terjadi akibat kegiatan ekonomi yang efek rumah kaca.
Oleh karena itu, lanjut dia, dibutuhkan strategi transformasi transisisi yang robust (kokoh), sustainable (berkelanjutan) dengan mempertimbangkan kesiapan sumberdaya, pendanaan, serta teknologi.
Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan kolaborasi multipihak, yakni pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya dalam hal pendanaan.
Pemerintah, sebut Suharso, mengalokasi anggaran senilai Rp 23,45 triliun – Rp 34,52 triliun. Besaran nilai anggaran ini hanya 24% dari total anggaran yang dibutuhkan.
“Karena alokasi dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung program Low Carbon Development) ini masih 24% dari total dana yang dibutuhkan. Sedangkan 76% lainnya diharapkan dari non pemerintah,” kata Suharso dalam dalam webiner bertajuk “Collaboration for The Future Economy” dengan subtema “Pathway to Low Carbon Development in Indonesia” Senin (23/8/2021).
Selain itu, langkah-langkah yang dijalankan semua pihak juga harus bersinergi yang seiring dan sejalan untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon tersebut.
President IBCSD/Co-Chair Global Investor for Sustainable Development Alliance (GISD Alliance), Shinta Khamdani pada kesempatan dan sesi yang sama mengatakan saat ini para pelaku usaha telah siap untuk menjalankan kegiatan bisnis rendah karbon. Bahkan sejumlah sektor sejak beberapa tahun telah membuktikan hal itu.
Mulai dari sektor kehutanan yang terus menekan angka deforestrasi untuk ekspansi usahanya. Begitu puula dengan sektor energi yang secara berangsur meninggalkan sumber energi dari fosil. Bahkan, lanjut Shinta, tidak sedikit sektor-sektor usaha yang menggunakan biogas dari limbah ternak.
“Intinya, kontribusi sektor swasta terhadap program pembangunan rendah karbon ini mulai dari mitigasi climate change, mendukung pembangunan rendah emisi, hingga compliance dan transparansi aktifitas,” ujar Shinta.
Menurut Shinta kalangan dunia usaha sangat menyadari pembangunan rendah karbon penting untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) hingga tahun 2030 nanti.
Lebih dari itu, merek juga menyadari bahwa perubahan iklim berpotensi menghambat laju Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 20%, oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali mendukung kerja keras pemerintah untuk mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon.
TERPOPULER
