alexametrics

Selain Ramah Lingkungan, Pembangunan Rendah Karbon Bisa Pulihkan Ekonomi RI

Iwan Supriyatna
Selain Ramah Lingkungan, Pembangunan Rendah Karbon Bisa Pulihkan Ekonomi RI
Asap yang kaya karbon dioksida mengepul dari cerobong-cerobong asap pembangkit listrik tenaga batu bara (Shutterstock).

Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini diarahkan ke pembangunan ekonomi yang rendah karbon.

Suara.com - Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini diarahkan ke pembangunan ekonomi yang rendah karbon. Paradigma baru pembangunan ini selain dinilai sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi tingkat emisi karbon (sesuai dengan Paris Agreement) juga diyakini akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak Pandemi Covid-19.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) & Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan salah satu upaya memacu kembali laju perekonomian nasional adalah dengan menjalankan Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon (LCD).

Saat ini, pemerintah sedang menggodok berbagai kebijakan untuk mendorong pembangunan rendah karbon.

Suharso mengatakan, pembangunan rendah karbon (LCD) merupakan salah satu prioritas nasional dan sekaligus menjadi instrumen utama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: Greenwashing, Taktik Tipu-tipu Ala Industri untuk Kelabui Konsumen yang Peduli Lingkungan

Dengan instrumen ini diharapkan tercapai produktifitas ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menurunkan dampak ekologi yang terjadi akibat kegiatan ekonomi yang efek rumah kaca.

Oleh karena itu, lanjut dia, dibutuhkan strategi transformasi transisisi yang robust (kokoh), sustainable (berkelanjutan) dengan mempertimbangkan kesiapan sumberdaya, pendanaan, serta teknologi.

Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan kolaborasi multipihak, yakni pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya dalam hal pendanaan.

Pemerintah, sebut Suharso, mengalokasi anggaran senilai Rp 23,45 triliun – Rp 34,52 triliun. Besaran nilai anggaran ini hanya 24% dari total anggaran yang dibutuhkan.

“Karena alokasi dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung program Low Carbon Development) ini masih 24% dari total dana yang dibutuhkan. Sedangkan 76% lainnya diharapkan dari non pemerintah,” kata Suharso dalam dalam webiner bertajuk “Collaboration for The Future Economy” dengan subtema “Pathway to Low Carbon Development in Indonesia” Senin (23/8/2021).

Baca Juga: Hidrogen Jadi Energi Ramah Lingkungan Tak Berkesudahan yang Menjanjikan

Selain itu, langkah-langkah yang dijalankan semua pihak juga harus bersinergi yang seiring dan sejalan untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon tersebut.

Komentar