Pemerintah Siapkan Skenario dari era Covid-19 Hadapi Krisis Energi Akibat Konflik Timur Tengah

Suara.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengantisipasi krisis energi akibat konflik di Timur Tengah yang sudah memasuki pekan kedua.

Airlangga mengatakan perppu pernah digunakan saat negara menghadapi krisis akibat wabah Covid-19 pada 2022 silam. Perppu itu membuka peluang defisit APBN terhadap PDB dapat melampaui angka tiga persen.

Airlangga, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), menekankan jika perang di kawasan Teluk berlanjut, yang berimbas pada naiknya harga minyak mentah dunia, maka defisit APBN tiga persen sulit untuk dipertahankan.

"Kita pernah melakukan perppu, Pak Presiden, itu pada saat COVID, nah ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam perppu yang kita persiapkan mengenai timing, tentu (ini menjadi) keputusan politik Pak Presiden," ujar Menko Airlangga.

Kemudian Airlangga memaparkan usulan isi perppu yang dapat dibuat oleh pemerintah pada saat ini, mengacu pada yang pernah ditetapkan sebelumnya pada masa COVID-19.

Dalam perppu itu, Airlangga mengusulkan beberapa hal. Pertama penerimaan negara diberikan insentif darurat PPh dan PPN di sektor terdampak. Ini dilakukan tanpa mengubah undang-undang pajak.

Kedua, ada pembebasan bea masuk impor untuk bahan baku tertentu yang terkait dengan produk ekspor unggulan Indonesia. Ini dilakukan agar industri yang berbasis ekspor tetap bergerak.

Ketiga, penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi.

"Kemudian, kita ada potensi mendapatkan windfall daripada PNBP migas dan komoditas. Nah ini mungkin kita bisa menghitung untuk kompensasinya, Pak. Biasanya, harga CPO ikut naik dengan harga BBM, kemudian nikel juga bisa naik, emas, tembaga naik. Nah, kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan," kata Menko Airlangga.

Dengan adanya perppu, Airlangga meyakini dapat memberikan kondisi yang lebih fleksibel untuk pemerintah.

"Dengan perppu ini, kita langsung, pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan. Kemudian, BLT energi dilanjutkan, dan sosial darurat juga bisa ditambahkan ini dengan perpres, dan penerbitan SBN juga bisa jalan dan bisa menggunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih)," usul Menko Airlangga.

Dalam rapat yang sama Airlangga memaparkan tiga skenario imbas perang terhadap keuangan negara manakala perang antara Iran versus zionis Israel dan Amerika Serikat berlarut hingga 10 bulan.

Dari tiga skenario itu, skenario terburuknya Menko Airlangga memproyeksikan defisit APBN dapat melampaui angka 4 persen.

"Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah dunia) 115 (dolar AS per barel), kurs rupiah kita Rp17.500 (per dolar AS), growth-nya 5,2 (persen), (imbal hasil) surat berharga (SBN) 7,2 (persen), defisitnya 4,06 persen," kata Menko Airlangga kepada Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna.