Dua Orang Tak Akui Utang BLBI, Mahfud MD Siap Libatkan Semua Aspek Hukum

M Nurhadi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:48 WIB
Dua Orang Tak Akui Utang BLBI, Mahfud MD Siap Libatkan Semua Aspek Hukum
Menko Polhukam Mahfud MD saat menjelaskan Kepres Kasus BLBI. (Dok Kemenko Polhukam)

Suara.com - Dua anak mantan presiden yang memiliki utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yakni Tutut dan Tommy Soeharto, sudah ditemui melalui kuasa hukum mereka.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, selaku Ketua Pelaksana Satgas BLBI. Berkaitan dengan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum.

"Nanti akan dilakukan oleh Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), Polri, dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim)," ucap Mahfud selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI), Rabu (27/10/2021).

Ia mengapresiasi obligor dan debitur yang merespons dan datang memenuhi panggilan satgas dan bersedia membayar hingga kini menyiapkan proposal pembayaran yang akan disampaikan kepada satgas.

Pada tahap pertama, obligor dan debitur yang telah dipanggil oleh Satgas BLBI berjumlah 19 orang. Mahfud menyebut, delapan orang telah dipanggil Satgas BLBI yang meliputi enam orang memenuhi panggilan termasuk diwakili kuasanya, sedangkan dua obligor tak memenuhi panggilan.

"Dari enam obligor yang sudah dipanggil sebagian mengakui sebagian jumlah utangnya, sebagian lainnya menolak mengakui dan tidak memiliki rencana pembayaran," katanya.

Selain itu ada 14 debitur yang sudah dipanggil dan semuanya hadir memenuhi panggilan satgas. Sebagian dari mereka, mengakui dan menerima jumlah utangnya serta memiliki rencana pembayaran.

Sementara sebagian lainnya mengakui separuh jumlah utangnya, serta sebagian lainnya menolak mengakui dan tidak memiliki rencana pembayaran.

Untuk itu, langkah satgas selanjutnya antara lain akan melakukan penyitaan atas harta kekayaan lain obligor dan debitur seperti perusahaan, saham rekening, dan aset tanah, serta melakukan pembatasan keperdataan.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Obligor dan Debitur Ogah Akui Punya Utang, Satgas BLBI Siap Seret ke Jalur Hukum

Obligor dan Debitur Ogah Akui Punya Utang, Satgas BLBI Siap Seret ke Jalur Hukum

News | Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:13 WIB

Hampir Rp1 Triliun Aset Sitaan BLBI Diserahkan Buat 7 Lembaga dan Pemkot Bogor

Hampir Rp1 Triliun Aset Sitaan BLBI Diserahkan Buat 7 Lembaga dan Pemkot Bogor

News | Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:43 WIB

Satgas BLBI Setorkan Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dolar AS ke Kas Negara

Satgas BLBI Setorkan Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dolar AS ke Kas Negara

News | Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:20 WIB

Balas Pernyataan Mahfud, Jokowi Mania: Yang Kita Ingin Harga PCR Murah Atau Gratis!

Balas Pernyataan Mahfud, Jokowi Mania: Yang Kita Ingin Harga PCR Murah Atau Gratis!

News | Rabu, 27 Oktober 2021 | 10:29 WIB

Mahfud Soal Relawan Jokowi Gugat Aturan Tes PCR: Itu Hasil Sidang Kabinet

Mahfud Soal Relawan Jokowi Gugat Aturan Tes PCR: Itu Hasil Sidang Kabinet

Sumsel | Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:28 WIB

Joman Gugat Mendagri ke PTUN Gegara Tes PCR, Mahfud: Aturan Atas Perintah Sidang Kabinet

Joman Gugat Mendagri ke PTUN Gegara Tes PCR, Mahfud: Aturan Atas Perintah Sidang Kabinet

News | Selasa, 26 Oktober 2021 | 22:15 WIB

Terkini

Polda Jatim Tahan Tersangka Arisan MeAow, 6 Korban Rugi Rp 4,07 Miliar

Polda Jatim Tahan Tersangka Arisan MeAow, 6 Korban Rugi Rp 4,07 Miliar

News | Kamis, 05 November 2026 | 23:14 WIB

Cristiano Ronaldo Pensiun dengan Harta Rp22 Triliun, Tiap Tahun Kantongi Rp1 T

Cristiano Ronaldo Pensiun dengan Harta Rp22 Triliun, Tiap Tahun Kantongi Rp1 T

Bisnis | Kamis, 05 November 2026 | 22:44 WIB

Dokumen Kependudukan Warga Tangerang Jadi Bungkus Gorengan

Dokumen Kependudukan Warga Tangerang Jadi Bungkus Gorengan

Banten | Kamis, 05 November 2026 | 22:38 WIB

Pengangguran di Jabar Turun Jadi 6,67 Persen, Kabupaten Bekasi Tertinggi

Pengangguran di Jabar Turun Jadi 6,67 Persen, Kabupaten Bekasi Tertinggi

Jabar | Kamis, 05 November 2026 | 22:34 WIB

Piala Asia 2027 Diundur, Erick Thohir Sebut Timnas Indonesia Justru Diuntungkan

Piala Asia 2027 Diundur, Erick Thohir Sebut Timnas Indonesia Justru Diuntungkan

Bola | Kamis, 05 November 2026 | 22:25 WIB

Solusi Pakan Sapi di Papua Barat, Pelepah Sawit Diolah Jadi Silase Tahan Lama

Solusi Pakan Sapi di Papua Barat, Pelepah Sawit Diolah Jadi Silase Tahan Lama

News | Kamis, 05 November 2026 | 22:20 WIB

Membaca Peluang AHY Gantikan Gibran Jadi Wapres, Seberapa Terbuka Jalannya?

Membaca Peluang AHY Gantikan Gibran Jadi Wapres, Seberapa Terbuka Jalannya?

News | Kamis, 05 November 2026 | 22:10 WIB

Belajar tetapi Dianggap Putus Sekolah, KPAI Soroti Nasib Anak Disabilitas di LKSA

Belajar tetapi Dianggap Putus Sekolah, KPAI Soroti Nasib Anak Disabilitas di LKSA

News | Kamis, 05 November 2026 | 22:02 WIB

Masuk Ancol Gratis Sampai 12 November, Simak Ketentuannya

Masuk Ancol Gratis Sampai 12 November, Simak Ketentuannya

News | Kamis, 05 November 2026 | 21:55 WIB

Soal Pajak, Hashim Pernah Bersengketa dengan Otoritas Jenewa

Soal Pajak, Hashim Pernah Bersengketa dengan Otoritas Jenewa

Bisnis | Kamis, 05 November 2026 | 21:52 WIB

×