alexametrics

Kemnaker Usung Empat Isu Prioritas pada Presidensi G20 Bidang Ketenagakerjaan

Fabiola Febrinastri
Kemnaker Usung Empat Isu Prioritas pada Presidensi G20 Bidang Ketenagakerjaan
Kick Off Employment Working Group (EWG) Indonesia G20 Presidency 2022 di Jakarta, Kamis (9/12/2021). (Dok: Kemnaker)

Indonesia akan mendorong dan merumuskan kebijakan bersama yang melibatkan aktif partisipasi masyarakat luas/komunitas.

Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi menegaskan, Kemnaker akan mengusung empat isu prioritas pada Presidensi G20 Tahun 2022.

"Presidensi G20 bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan tahun depan akan mengusung empat tema besar sebagai prioritas," ujarnya, dalam Kick Off Employment Working Group (EWG) Indonesia G20 Presidency 2022 di Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Empat isu prioritas tersebut, yaitu pertama, sustainable job creation towards changing world of work (penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja).

Sekjen Anwar mengatakan, isu pertama ini akan mendiskusikan dan merumuskan suatu langkah kebijakan yang dapat menjamin keberlangsungan bisnis/usaha dan menciptakan inovasi bisnis yang resilien, berkelanjutan dan berkembang serta mendorong wirausaha dan UMKM sebagai salah satu instrumen kunci dalam penciptaan lapangan pekerjaan.

Baca Juga: Raih Anugerah Meritokrasi, Menaker: Buah Kerja Keras Seluruh Pegawai Kemnaker

Kedua, inclusive labour market and affirmative decent jobs for person with disabilities (pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas).

Untuk isu tersebut, Indonesia akan mendorong perhatian negara-negara G20 dan merumuskan kebijakan yang afirmasi dan inklusif terhadap kelompok disabilitas untuk dapat berpartisipasi dalam pasar kerja dalam menghadapi disrupsi digital dan dampak pandemi.

Ketiga, human capacity development for sustainable growth of productivity atau pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan.

Pada isu ketiga ini, Indonesia akan mendorong dan merumuskan kebijakan bersama yang melibatkan aktif partisipasi masyarakat luas/komunitas dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan, khususnya di wilayah ekonomi pedesaan.

Keempat, adaptive and inclusive labour protection in the changing world of work (pelindungan tenaga kerja yang adaptif dan inklusif dalam merespon dunia kerja yang terus berubah).

Baca Juga: Pekerja Migran Indonesia Belum Bisa Ditempatkan di Perkebunan Sawit Malaysia

Isu yang terakhir akan membahas lebih lanjut suatu langkah pelindungan bagi para pekerja digital dan sistem pengawasan efektif dengan pemanfaatan teknologi yang disebabkan perubahan dunia kerja.

Komentar