Infografis
Suara.com - Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Aliansi Komunitas Sopir Indonesia (AKSI) menggelar aksi unjuk rasa untuk kedua kalinya untuk menuntut agar pemerintah pusat atau Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji ulang pemberlakukan normalisasi Over Dimension Over Load atau Zero ODOL yang telah mengakibatkan hilangnya mata pencaharian untuk menghidupi keluarga mereka.
Aksi kali ini dilakukan karena menganggap Dishub Banyuwangi dan Balai Pengelola Transportasi Darat Koorsatpel Ketapang tidak memenuhi janji mereka untuk menyampaikan aspirasi penolakan Zero ODOL ini ke pemerintah pusat.
“Dishub Banyuwangi dan BPTD telah membohongi kita. Padahal mereka telah berjanji waktu demo kita yang pertama November lalu untuk menyampaikan aspirasi kita ke pemerintah pusat agar mengkaji ulang kebijakan Zero ODOL ini. Yang ada, Kadishub pada 29 Desember 2021 malah menyurati kita yang isinya mendukung kebijakan Zero ODOL ini. Makanya dalam aksi demo ini, kita ingin mempertanyakan balik mengenai nasib kita dan keluarga kita,” ujar Penanggungjawab aksi unjuk rasa sekaligus Ketua AKSI, Slamet Barokah di sela-sela aksi demo yang dilaksanakan di depan kantor Ketapang, Banyuwangi ditulis Selasa (4/1/2022).
Menurutnya, dengan adanya kebijakan Zero ODOL ini, semakin banyak truk-truk logistik yang mereka gunakan untuk mengangkut barang yang tidak bisa melakukan uji KIR.
“Artinya, akan semakin banyak sopir yang menjadi tulang punggung di keluarganya kehilangan mata pencaharian. Apalagi itu terjadi di tengah masa pandemi yang menambah susah kehidupan kami sebagai sopir logistik,” tandasnya.
Dia juga mengecewakan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas yang dianggap sedikitpun tidak peduli dengan nasib rakyatnya. Menurutnya, Ipuk tidak pernah mau menemui mereka saat melakukan aksi penolakan Zero ODOL ini.
“Bupati seakan tidak peduli terhadap nasib kami yang sudah banyak membantu perekonomian di Banyuwangi dengan mengangkut hasil-hasil bumi dan barang-barang hasil karya masyarakat Banyuwangi untuk bisa dijual ke daerah-daerah lain,” ucapnya.
Karenanya, dia berharap Presiden Jokowi mau mendengarkan keluhan mereka ini dengan meminta Kemenhub untuk mengkaji ulang kebijakan Zero ODOL.
Wahyudi, salah satu koordinator demo mengutarakan ada 13 aliansi sopir-sopir truk dari berbagai wilayah di Banyuwangi, Jember, Purworejo, Malang, Surabaya dan Bali yang ikut dalam aksi unjuk rasa kali ini.
Baca Juga: Insiden Tabrakan Tewaskan 1 Orang, Polisi Tetapkan Sopir Truk Fuso Jadi Tersangka
Menurutnya, Zero ODOL ini jelas akan berdampak terhadap perekonomian nasional karena terhambatnya logistik ke seluruh wilayah di Indonesia akibat banyaknya truk-truk yang tidak bisa beroperasi akibat tidak diijinkannya uji KIR bagi truk-truk ODOL, utamanya yang sering membantu masyarakat.
