Suara.com - Pemerintah berencana untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang memungut dana dari produsen batu bara. Dan ini nantinya dikelola untuk menangani permasalahan pasokan batu bara ke depannya.
Terkait rencana itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid tidak menyoal adanya BLU yang memungut sebagian dari pendapatan para produsen batu bara. Hanya saja, pemerintah harus menjamin para produsen bisa mendapatkan pendapatan dari kegiatan ekspor batu bara.
"Di sisi lain juga pendapatan negara untuk upaya ekspor kita lakukan juga, jadi supaya dapat dua-duanya," ujar Arsjad saat ditemui di Restoran Batik Kuring Kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (13/1/2022).
Selain itu, Arsjad yang juga Bos perusahaan tambang PT Indika Energy Tbk ini meminta pemerintah menyetarakan harga jual batu bara. Ia melihat, saat ini harga pasar dengan harga domestic market obligation (DMO) berbeda.
Untuk diketahui, saat ini harga acuan batu bara oleh pemerintah dipatok sebesar USD 70 per ton.
"Nah ini yg kita lakukan adalah supaya ujungnya harganya sama, walaupun pembebanannya itu harus dibebankan kepada yang nantinya secara menyeluruh dalam industrinya. Nah ini mencari titik temu. Jadi saya menyambut sekali yang namanya BLU. Saya diajak untuk berdiskusi, harapannya ada satu solusi jangka panjang," ucap dia.
Ketika ditanya kerugian dengan dana pungutan, Arsjad juga tidak mempermasalahkan, yang terpenting para produsen bisa mendapatkan pendapatan dari kegiatan ekspor.
"Kita jangan bicara kerugian deh, sekarang kita lebih baik bicara memastikan pendapatan bisa masuk. Pertama, kan supaya ketahanan energi terjaga, lalu revenue pendapatan negara terjaga, apalagi dengan keadaan seperti sekarang ini," imbuh dia.
Sebelumnya, Menko Luhut juga meminta tim lintas K/L menyiapkan solusi Badan Layanan Umum (BLU) untuk pungutan batu bara. Ia meminta dalam waktu tujuh hari, rencana tersebut sudah bisa dipaparkan kepadanya.
Baca Juga: Ada Tambahan Stok, Menteri ESDM Arifin Tasrif Pastikan Pasokan Batu Bara PLN untuk PLTU Aman
