Suara.com - Pengamat BUMN Herry Gunawan menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir segera bertindak atas adanya dugaan rangkap jabatan bos BUMN menjadi komisaris anak usaha.
Ia meminta Erick Thohir segera menghentikan praktik rangkap jabatan tersebut di tubuh BUMN.
Permintaan itu sebagai respons penunjukan Hendi Prio Santoso sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Vale Indonesia Tbk (PTVI).
Hendi sendiri sudah menjabat Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau MIND ID. Sebelumnya, Hendi diduga mengusulkan dirinya sendiri sebagai Wapres Komisaris Vale Indonesia.
"Pak Erick jangan hanya pada dia (bos MIND ID), pada yang lain juga begitu. Sudahlah hentikanlah rangkap jabatan yang seperti itu," ujar Herry, Selasa (15/2/2022).
Menurut dia, Erick seharusnya menugaskan bos-bos BUMN untuk fokus pada rencana dan target bisnis.
Misalnya, lanjut Herry, khusus perusahaan MIND ID, Erick bisa meminta direksi fokus pada proyek kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV).
"MIND ID lagi punya proyek besar, proyek EV. Jadi enggak ada manfaatnya dia di situ," ucap dia.
Herry Gunawan mengkhawatirkan, rangkap jabatan itu bisa merusak struktur perusahaan pelat merah. Bisa jadi, kata dia, ada komisaris tapi bertindak seperti layaknya direktur utama sehingga bisa mengontrol bisnis anak usaha.
Menurut dia, seharusnya komisaris hanya sebagai pengawas para direksi dalam menjalankan bisnis perusahaan. Namun, jika komisaris tersebut berasal dari induk usaha, maka sifat otoriter bisa saja terjadi.
"Dia bukan komisaris rasa direksi, tapi komisaris rasa pemilik itu lebih berbahaya. Sebab dia merasa tidak ada yang mengontrol, itu berbahaya sebenarnya," kata Herry.
Untuk diketahui, pengangkatan Hendi Prio Santoso jadi Wakil Presiden Komisaris PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) cukup mencuri perhatian. Pasalnya, usulan ini berasal dari Hendi sendiri.
Kabar ini berembus seusai Surat Usulan Penunjukan Calon Anggota Dewan Komisaris PTVI yang ditandatangani oleh Hendi Prio Santoso sebagai Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), tersebar.
Salah seorang komisaris MIND ID, yang identitasnya diminta untuk dirahasiakan, membenarkan informasi ini.
“Isi surat itu benar. dewan komisaris pun keberatan dengan usulan itu,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu (13/2/2022) lalu.
TERPOPULER
