Pemerintah Sudah Setor Rp 6 Triliun untuk Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Suara.com - Pemerintah mengaku sudah menyetorkan sedikit Rp6 triliun untuk modal awal atas program baru Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sudah menyetorkan dana sekitar Rp6 triliun sebagai kontribusi awal program tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi dana awal itu pada tahun lalu Rp6 triliun ditaruh di BPJS Ketenagakerjaan dengan tujuan supaya dikelola untuk melakukan pembayaran, jika ada pekerja kita mengalami kehilangan pekerjaan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual ditulis, Rabu (23/2/2022).

Suahasil menerangkan, tahun lalu iuran pemerintah sebesar Rp825 miliar dan tahun ini Rp973 miliar diharapkan bisa terus bergulir dan berkembang.

Dia menyebutkan, bahwa setiap pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan dan dia terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan JKP.

"Ini dibayarkan jadi ketika pekerja kehilangan pekerjaan akan tetap dicover melalui JKP," kata Suahasil.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, klaim untuk program JKP sudah bisa dilakukan mulai 1 Februari 2022.

Masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah bisa mengajukan klaim JKP mulai 1 Februari 2022.

"Klaim JKP efektif per tanggal 1 Februari 2022," kata Airlangga dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Senin (14/2/2022).

Aturan mengenai JKP tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Permenakar Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Dalam Pasal 19 ayat (3) PP Nomor 37 tahun 2021 dijelaskan, manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan. Selain itu, peserta juga telah membayar iuran paling sedikit enam bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK atau pengakhiran hubungan kerja.