REGIONAL:
- Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mendesak pengurus baru Badan Gizi Nasional memperbaiki tata kelola keuangan secara paralel.
- DPR menyoroti pengadaan anggaran periode sebelumnya yang tidak transparan dan meminta BGN tidak menambah masalah baru pada program makan bergizi.
- Komisi IX mendukung program makan bergizi gratis dengan syarat pengelolaan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan komunikatif bersama pihak legislatif.
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, memberikan catatan kritis kepada jajaran pengurus baru Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2025.
Irma mendesak pengurus baru BGN untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan yang ditinggalkan oleh kepengurusan sebelumnya.
Dalam rapat yang digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026), Irma menekankan bahwa perbaikan tata kelola harus dilakukan secara menyeluruh dan beriringan dengan pemberian solusi atas masalah yang ada.
"Evaluasi tata kelola seharusnya ya, seharusnya dilakukan dari sisi fiskal, kemudian administrasi, dan SDM. Itu harus dilakukan secara paralel. Enggak bisa tata kelola duluan yang diselesaikan, tapi solusi untuk semua masalah yang ada hari ini tidak juga diselesaikan," ujar Irma.
Irma juga menyoroti sejumlah pengadaan anggaran yang dinilai membingungkan dan tidak transparan dari periode sebelumnya, seperti pembelian motor listrik, tablet, hingga sepatu.
Ia meminta pengurus saat ini untuk bersikap profesional dan tidak menambah beban masalah baru, termasuk rencana pembuatan dapur baru di sekolah-sekolah.
"Pak Presiden baru minta dikaji tapi jangan deh ya, jangan bikin masalah baru lah. Saya tahu persis nih, Bu Arum, Pak Trenggono bingung nih, pasti bingung nih kalau kita dedes nih ya dengan angka-angka yang dipaparkan hari ini," ucapnya.
Politisi Partai NasDem ini menegaskan bahwa Komisi IX mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis karena manfaatnya yang besar bagi masyarakat.
Namun, ia mewanti-wanti agar pengelolaannya dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan citra negatif bagi DPR selaku pihak yang menyusun regulasi dan anggaran.
"Kami mengawal penuh ya, pengelolaan Makan Bergizi Gratis ini karena betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, tapi pengelolaannya harus dirubah. Harus profesional dan tahu bagaimana menyelesaikan kasus-kasus, masalah-masalah birokrasi," tegas Irma.
Irma meminta BGN untuk lebih proaktif dalam menjalin komunikasi dengan Komisi IX, terutama terkait regulasi terbaru seperti Peraturan Presiden (Perpres).
Hal ini bertujuan agar DPR dapat ikut memberikan penjelasan yang akurat kepada publik jika terjadi kendala di lapangan.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan kewenangan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan kajian demi perbaikan terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari menyampaikan, BGN diizinkan mencari alternatif lain seperti pelibatan kantin sekolah sebagai pengganti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
"Kan kalau menurut Perpres 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan 'silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh'. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya," kata Arumsari di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, pesan Prabowo ke BGN yakni meminta agar setiap keputusan dibuat lewat kajian yang mendalam.
TERPOPULER
