REGIONAL:
Suara.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menemui para pengemudi ojek online setelah berlangsung unjuk rasa di Surabaya pada Kamis (24/3/2022).
Budi berjanji untuk menyampaikan aspirasi mereka dan membahasnya dengan sejumlah kementerian terkait. Ia mengatakan ojek online tidak hanya di bawah Kementerian Perhubungan.
"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan beberapa kementerian, termasuk Kominfo. Beberapa masalah double order dan manipulasi jarak akan kami coba sampaikan kepada operator. Saya akan mengakomodir beberapa masukan terkait regulasi payung hukum mengenai ojek online dan mengundang sejumlah pengemudi dari daerah-daerah," ujar Budi dalam keterangan pers, Jumat (25/3/2022).
Budi mengatakan dalam waktu dekat akan diadakan rapat sekaligus mendengarkan aspirasi dari para pengemudi ojek online.
Terkait tuntutan mengenai payung hukum maupun status kemitraan pengemudi, Budi mengatakan Kemenhub akan mengupayakan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online sebagai mitra kerja operator.
Tuntutan lainnya dari pengemudi ojek online tersebut adalah mengenai ketentuan tarif bersih yang diterima pengemudi serta meminta Kemenhub untuk mengevaluasi biaya tambahan yang dikenakan oleh aplikator.
"Kemenhub melalui Ditjen Hubdat sudah menbuat regulasi baik terkait ojek online maupun angkutan sewa khusus. Semuanya untuk kepentingan keselamatan kita, maupun hubungan kemitraan antara pengemudi dan aplikator," kata dia.
Hingga saat ini, Budi akan mengevaluasi kembali penerapan tarif ojek online oleh operator yang berlaku sekarang.
Kemenhub telah menerbitkan Peraturan Menteri nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat sebagai regulasi yang khusus mengatur mengenai ojek online dan berlaku sejak Maret 2019 silam. Dalam regulasi PM 12/2019 tersebut mengangkat sejumlah poin utama antara lain mengenai keselamatan, kemitraan, suspend, dan biaya jasa.
Sementara ketentuan khusus mengenai tarif telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 348 tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.
TERPOPULER