Suara.com - Belakangan, wacana penundaan pemilu kian santer terdengar seiring sejumlah pejabat tinggi di lingkup Istana yang terang-terangan mendukung hal ini.
Bahkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengimbau agar semua pihak tidak mengharamkan hal ini.
Ia berpendapat, jika dikaji mendalam dan sesuai aturan, menurutnya hal itu akan sangat bagus untuk perkembangan investasi di Indonesia.
"Jangan diharamkan (wacana penundaan pemilu) barang yang tidak haram, menurut saya sesuatu pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan bangsa dan negara termasuk penundaan pemilu, itu wajar-wajar," ujar Bahlil, setelah Fraksi PKB DPR bertajuk "Menangkap Peluang Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Selain itu, ia juga menyampaikan, parlemen selaku lembaga demokrasi wajib untuk memberikan wadah semua wacana politik, termasuk penundaan pemilu. Asal mengikuti aturan yang berlaku.
"Jadi penundaan pemilu itu wajar-wajar saja asalkan berjalan sesuai konstitusi dan aturan UUD kita,” kata Bahlil.
Hal ini lantas memancing beragam respon dari warganet. Kebanyakan dari mereka tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu 2024.
"Konstitusi bisa mengalah demi investasi ya. Cakep. Pinter. Minteri. Anything goes, lah," tulis salah seorang warganet.
Untuk diketahui, di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Kritik juga datang dari salah seorang pengamat Aviasi yang turut aktif di media sosial, Alvin Lie yang menyampaikan pesan 'sarkas', yakni opsi percepatan pemilu.
"Perlu diimbangi dgn wacana PERCEPAT PEMILU Tidak usah tunggu hingga 2024," tulis dia.
TERPOPULER
