Suara.com - Kabar kejatuhan ekonomi Sri Lanka belakangan banyak menghiasi media nasional. Negara itu dipastikan tak bisa membayar utang luar negeri mereka. Usut punya usut, Sri Lanka diduga 'terjebak' dengan jeratan hutang dari China.
Kini, kabarnya tidak hanya Sri Lanka, negara di Afrika yakni Uganda juga dikabarkan ingin merubah skema perjanjian pinjaman mereka dengan China agar bandara mereka, Entebbe Uganda dan aset milik mereka tidak dirampas karena gagal bayar.
Mengutip dari Bloomberg, perjanjian tersebut merupakan bagian dari pinjaman senilai 200 juta dolar AS (sekitar 2,8 triliun) melalui Bank Export-Import (EXIM) China yang digunakan untuk memperluas bandara Entebbe pada 2015 silam.
Dalam perjanjian itu terdapat klausul yang mewajibkan Otoritas Penerbangan Sipil Uganda untuk meminta persetujuan dari pemberi pinjaman, yakni China dalam rencana penggunaan dana pinjaman.
Selain itu, jika terjadi perselisihan antara para pihak maka harus diselesaikan oleh Komisi Arbitrase Ekonomi dan Perdagangan Internasional China.
Media lain, Economic Times menyebutkan pula bahwa adanya laporan Presiden Uganda Yoweri Museveri telah mengirim perwakilannya ke Beijing untuk menegosiasikan hal ini.
Pada tahun lalu, Uganda sudah meminta negosiasi ulang hal ini namun gagal. Pinjaman ini memiliki tenor 20 tahun.
"Pengungkapan bahwa pemerintah Uganda menandatangani perjanjian, antara lain, melepaskan kekebalan untuk aset kedaulatannya telah menimbulkan pertanyaan tentang tingkat pengawasan dan uji tuntas yang dilakukan birokrat sebelum melakukan perjanjian secara internasional," tulis laporan media Allafrica.com.
Bandara Internasional Entebbe adalah satu-satunya bandara internasional Uganda dengan jumlah penumpang mencapai hampir 2 juta tiap tahun.
Baca Juga: Praveen/Melati Batal ke Thailand Open 2022, PB Djarum Ungkap Alasannya
Namun demikian, kabar ini dibantah juru bicara regulator penerbangan Uganda dan Direktur Jenderal China untuk Urusan Afrika
Selama ini, China dikenal sebagai negara yang kerap memberikan pinjaman dana, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Meski demikian, jeratan utang kerap kali 'menjerat' para peminjam hingga terpaksa merelakan aset mereka.
