Indonesia Segera Lakukan Survey Indeks Masyarakat Digital di Ratusan Kota dan Kabupaten

Suara.com - Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Dedy Permadi menegaskan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan DEWG G20.

Salah satunya penerapan perangkat yang dibahas dalam Lokakarya Perangkat untuk Mengukur Keterampilan dan Literasi Digital yang menjadi bagian dari side event Pertemuan DEWG G20 Indonesia.

“Tahun ini, 2022, Indonesia mengembangkan Indeks Masyarakat Digital atau Digital Society Index, berdasarkan perangkat keterampilan dan literasi digital ini,” ujarnya sebelum menutup lokakarya yang berlangsung di Yogyakarta, kemarin.

Ia berpendapat, sebagai Alternate Chair DEWG G20, survei itu akan mencakup 514 kabupaten dan kota di seluruh provinsi di Indonesia. 

“Salah satu tujuannya adalah memiliki indeks di tingkat kabupaten dan kota, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi pengambil kebijakan dalam mengembangkan sumber daya manusia di tingkat daerah,” ujar dia.

Alternate Chair DEWG G20 menegaskan arti penting informasi terkini dan berkualitas tinggi sangat penting untuk memandu respons kebijakan yang tepat. 

“Memiliki informasi terkini dan berkualitas tinggi sangat penting untuk memandu respons kebijakan yang tepat,” kata dia.

Kebijakan dan strategi digitalisasi akan lebih baik jika didukung dengan data yang akurat sehingga membantu semua pemangku kepentingan mengambil keputusan untuk menangani kesenjangan digital dan bagaimana mengoptimalkan manfaat digitalisasi untuk setiap negara.

“Dengan mengetahui berapa banyak orang yang terhubung, bagaimana mereka terhubung, teknologi apa yang bermanfaat untuk menghasilkan pendapatan dan memberdayakan orang, jenis keterampilan digital dan literasi apa yang dimiliki sebagian besar individu, dampak dari terhubung dapat membantu semua pemangku kepentingan membuat keputusan yang tepat tentang cara menangani kesenjangan digital, dan bagaimana mengoptimalkan manfaat digitalisasi untuk setiap negara,” jelas Dedy Permadi.

Ia meyakini perangkat yang didiskusikan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Meskipun demikian, masih perlu ada pembahasan dan pengujian agar sesuai diterapkan di masing-masing negara.

“Beberapa kekhawatiran terkait dengan definisi luas dan sempit dari perangkat keterampilan digital, variabel aliran vs stok, dan daftar pekerjaan utama vs terperinci, perlu diuji lebih lanjut,” ungkapnya.

“Dengan demikian, umpan balik, masukan, pembelajaran, dan berbagi pengalaman dari semua negara G20 benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan toolkit dan implementasinya di masa mendatang. Saya memahami bahwa kita semua tertarik untuk melihat banyak anggota masyarakat dapat mengembangkan keterampilan dan literasi,” pungkasnya.

Di kalangan negara anggota G20, kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan dan literasi digital tetap menjadi agenda utama. 

Sehingga, Presidensi G20 Indonesia mengajukan perangkat untuk mengukur keterampilan dan literasi digital. Rumusan toolkit akan memperhatikan konteks sosial dan ekonomi setiap anggota G20 dan setiap negara dapat memodifikasi indikator berdasarkan prioritas masing-masing. 

Toolkit atau perangkat pengukuran yang diusulkan Indonesia terdiri dari empat pilar, yaitu 1) infrastruktur dan ekosistem; 2) literasi; 3) pemberdayaan; dan 4) pekerjaan yang dirinci menjadi 32 indikator. Pilar tersebut akan menjadi pengukuran standar keterampilan digital secara lebih komprehensif dan objektif.