Suara.com - Kementerian Sosial secara resmi mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) usai adanya dugaan penyelewengan dana donasi hingga pelanggaran aturan terkait biaya operasional.
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi.
“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, dikutip dari Warta Ekonomi pada Rabu (6/7/2022).
Merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, sebuah aktivitas usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”.
Sementara, Presiden ACT lbnu Khajar beberapa saat lalu dengan jelas mengatakan bahwa ACT mengambil rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat untuk digunakan operasional, termasuk gaji para petinggi.
Dengan demikian Mensos mengatakan, pemerintah akan merespon berbagai hal yang membuat masyarakat resah, dan setelah adanya kasus ini, pemerintah berencana mengevaluasi izin atas yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.
Kemensos juga berencana mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri Presiden ACT Ibnu Khajar serta pengurus untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat.
