facebook

Stok Vaksin Banyak, Menko Airlangga Minta Para Bos Perbankan Wajibkan Karyawan Ikut Booster

Bangun Santoso | Mohammad Fadil Djailani
Stok Vaksin Banyak, Menko Airlangga Minta Para Bos Perbankan Wajibkan Karyawan Ikut Booster
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Dok: Kemko Perekonomian)

"Ini di depan para direktur bank, booster diwajibkan saja untuk seluruh karyawan. Sehingga ini bisa dimanfaatkan, kita punya banyak vaksin," kata Menko Airlangga

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kepada para petinggi perbankan nasional untuk ikut menyukseskan program vaksinasi pemerintah. Untuk itu, dirinya meminta para bos perbankan mewajibkan karyawannya ikut program booster.

Hal itu dikatakan Airlangga dalam acara Tatap Muka Dengan Direktur Utama di Sektor Jasa Keuangan Terkait Penerapan Market Conduct di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

"Ini di depan para direktur bank, booster diwajibkan saja untuk seluruh karyawan. Sehingga ini bisa dimanfaatkan, kita punya banyak vaksin," kata Menko Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, bahwa saat ini pandemi Covid-19 belum usai, untuk itu ketahanan sektor kesehatan menjadi syarat utama pemerintah untuk terus melakukan pemulihan bagi kondisi perekonomian.

Baca Juga: Kembali Jadi Syarat Perjalanan, Ini Syarat Penerima Vaksin Booster

"Covid-19 belum berakhir, dimana di Amerika masih di atas 100 ribu. Di Eropa beberapa negara seperti Inggris, Perancis masih 90 ribu. Di Singapura kemarin sudah lebih dari 8.000, di Indonesia sekitar 1.800," katanya.

Apalagi, saat ini ekonomi dunia sedang menghadapi ancaman akibat adanya krisis energi dan pangan akibat perang Rusia-Ukraina. Sehingga kata dia pemerintah terus bersikap hati-hati dan waspada dalam merespons dinamika global.

Booster Jadi Syarat Perjalanan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat baru akan diterapkan paling lama dua minggu lagi.

Hal ini didasarkan pada hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan baru ini akan diatur melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya.

Baca Juga: Pelaku UMKM, Petani, Peternak, dan Nelayan Jadi Sasaran Utama Inklusi Keuangan

“Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik. Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi,” ujar Menko Luhut dalam keterangan resmi, Selasa (5/7/2022).

Seperti diketahui, berdasarkan data dari berbagai sumber ditemukan bahwa peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara terjadi begitu signifikan, seperti di Prancis, Italia, dan Jerman. Kenaikan signifikan juga terjadi di negara tetangga, Singapura. Kabar baiknya, Indonesia menempati posisi terendah pada kasus harian terhadap populasi, jika dibandingkan beberapa negara tetangga lainnya.

Penerapan kebijakan baru tersebut dilatarbelakangi oleh capaian vaksinasi booster yang masih rendah. Berdasarkan data Peduli Lindungi, dari rata-rata orang masuk mall perhari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6 persen yang sudah booster. Di tengah peningkatan kasus yang terjadi, hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat antibodi masyarakat akan semakin berkurang.

“Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mall dan perkantoran, akan diubah jadi vaksinasi booster. Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi,” ungkap Menko Luhut.

Menko Luhut menambahkan, pemerintah juga telah meminta kepada TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah untuk kembali mendorong kebijakan vaksinasi dan juga tracing. Hal ini dilakukan untuk mencegah kenaikan kasus secara meluas ke depannya sekaligus mempersiapkan langkah-langkah mitigasinya.

“Pemerintah hingga hari ini masih dan akan terus memberlakukan aturan PPKM Jawa-Bali hingga waktu yang masih belum ditentukan. Semua akan mengikuti hasil evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden secara berkala,” tegasnya.

Terakhir, Menko Luhut mengingatkan bahwa peran serta masyarakat merupakan kunci utama dari penanganan pandemi di Tanah Air sampai hari ini.

“Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon kepada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi lengkap sampai booster untuk dapat segera mendatangi gerai-gerai vaksinasi yang sudah ada, demi kebaikan kita bersama dalam menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi yang masih berjalan saat ini,” imbuhnya.

Komentar