Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.640.000
Beli Rp2.500.000
IHSG 5.883,881
LQ45 578,169
Srikehati 285,186
JII 345,557
USD/IDR 17.950

Menko Luhut Bicara ke Sri Mulyani Ingin Turunkan Pungutan Ekspor Sawit

Chandra Iswinarno, Achmad Fauzi

Kamis, 07 Juli 2022 | 18:02 WIB
Menko Luhut Bicara ke Sri Mulyani Ingin Turunkan Pungutan Ekspor Sawit
Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.(Instagram/@luhut.pandjaitan)

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berusaha mempercepat pelaksanaan ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya.

Hal tersebut dilakukan agar produk minyak kelapa sawit milik produsen cepat habis. Sehingga, produsen membutuhkan tandan buah segar (TBS) sawit yang akhirnya harga TBS bisa naik.

Salah satu caranya mempercepat ekspor dengan menurunkan pungutan ekspor sawit kepada produsen-produsen.

"Supaya lancar kita mungkin akan menurunkan tadi malam saya bicara sama menteri keuangan nanti PE-nya (pungutan ekspor) mungkin kita bawa sampai ke bawah sehingga orang dikasih insentif untuk ekspor. Kalau ekspor, tangkinya ekspor, kan dia mesti ambil kelapa sawit, TBS, TBS nanti diproses kan tentu harganya naik," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Begitu juga, produksi biodiesel juga yang membutuhkan minyak kelapa sawit yang besar. Sehingga, tidak hanya diekspor juga bisa diolah ke biodiesel.

"Kemudian kita bikin B30 menjadi B40 itu juga ada 2,5 juta ton harus masuk ke sana, itu juga nanti berarti permintaan naik," kata dia.

Luhut mengakui, realisasi ekspor minyak kelapa sawit memang butuh waktu. Akan tetapi, dia menargetkan dalam dua minggu ke depan akan lancar.

"kita coba supaya dua minggu dari sekarang, mungkin pertengahan bulan, belasan, minggu depan akhir itu ekspor sudah mulai lancar," ucap dia.

Berdasarkan data Kemendag hingga 4 Juli, tercatat ekspor CPO dan produk turunannya melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) SIMIRAH yang belum terealisasi sebesar 434.067 ton.

baca juga

Sedangkan, volume ekspor CPO dan produk turunannya yang sudah mendapatkan Persetujuan Ekspor (PE) sebesar 1.319.567 ton, di mana 44 perusahaan pemilik PE tersebut.

Dari volume itu, yang sudah terealisasi ekspornya baru 885.500 ton atau 65,91%. Sementara yang belum terealisasi mencapai 434.067 ton.

Kemudian, ekspor CPO dan produk turunannya melalui skema Flush Out (FO) sebanyak 447.563 ton belum terealisasi dari 1.092.890 ton CPO yang mendapat PE dengan jumlah perusahaan pemilik PE sebesar 60 perusahaan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tangki Penyimpanan CPO Penuh, Sejumlah Pabrik Kelapa Sawit Berhenti Operasi

Tangki Penyimpanan CPO Penuh, Sejumlah Pabrik Kelapa Sawit Berhenti Operasi

Riau | Kamis, 07 Juli 2022 | 17:40 WIB

Luhut Ingatkan Pemda Tak Terima Pelicin Saat Audit Perusahaan Kelapa Sawit

Luhut Ingatkan Pemda Tak Terima Pelicin Saat Audit Perusahaan Kelapa Sawit

News | Kamis, 07 Juli 2022 | 16:57 WIB

Petani Kelapa Sawit Minta Pemerintah Cabut Peraturan yang Menekan Harga TBS

Petani Kelapa Sawit Minta Pemerintah Cabut Peraturan yang Menekan Harga TBS

Riau | Kamis, 07 Juli 2022 | 16:39 WIB

Terkini

BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri

BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 21:10 WIB

Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026

Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:41 WIB

Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi

Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:39 WIB

Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok

Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:35 WIB

DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi

DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:40 WIB

Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!

Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:35 WIB

Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float

Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:29 WIB

PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum

PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:20 WIB

Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya

Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:13 WIB

Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun

Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 18:33 WIB