facebook

Luhut Ingatkan Pemda Tak Terima Pelicin Saat Audit Perusahaan Kelapa Sawit

Erick Tanjung | Achmad Fauzi
Luhut Ingatkan Pemda Tak Terima Pelicin Saat Audit Perusahaan Kelapa Sawit
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (Tangkapan layar/ist)

"Kalau ada perkebunan mulai main-main, kasih-kasih pelicin, jangan terima. Saya titip ini, karena pasti ketahuan," ujar Luhut.

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memperingatkan kepada pemerintah daerah untuk tidak menerima dana suap dari perusahaan kelapa sawit. Terlebih, suap ketika perusahaan kelapa sawit tengah menjalankan tugas audit.

Maka dari itu, ia meminta BPKP untuk melakukan audit kepada para perusahaan kelapa sawit.

"Kalau ada perkebunan mulai main-main, kasih-kasih pelicin, jangan terima. Saya titip ini, karena pasti ketahuan. Karena itu sekarang banyak kasus yang begitu, ujung-ujungnya ke mana? Dulu yang memberikan kepala dinas, persetujuannya bupati, kena lagi. Dengan sekarang ini, kita harus melihat peraturan perundang-undangan yang ada," kata Luhut di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Mantan Menkopolhukam ini juga meminta pemerintah daerah juga tidak pelit data dalam proses audit perusahaan kelapa sawit. Pemerintah daerah, bilang Luhut, harus memberikan data secara terbuka kepada BPKP.

Baca Juga: Ini Alasan Vaksin Booster Kembali Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Tempat Umum

"Saya minta kepada kepala daerah untuk dapat bekerja sama dengan BPKP. Kalau ada data-data yang diminta oleh Pak Ateh (Kepala BPKP), Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Kehutanan berikan, Karena dari situ kita bisa mulai kerja," ucap dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh berencana membuat tim khusus bersama Kejaksaan Agung RI untuk melakukan audit kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit.

Meski, Kejagung telah mulai melakukan penyidikan. Atas dasar efisiensi, BPKP dan Kejagung memutuskan untuk bersama-sama audit tata kelola bisnis industri kelapa sawit.

"Ini atas pertimbangan efisiensi sehingga pihak-pihak yang terkait tak perlu bolak-balik nanti ada tim gabungannya. Tujuan utamanya pembenahan dan tata kelola untuk nilai tambah keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat," ujar Ateh dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (27/6).

Menurut dia, tim ini dibentuk sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk melakukan audit keseluruhan bisnis dan tata kelola industri kelapa sawit. Nantinya, tim itu akan saling bertukar data untuk proses penyelidikan dan audit perusahaan kelapa sawit.

Baca Juga: Menko Luhut: Aturan Vaksin Booster Untuk Perjalanan Berlaku 2 Minggu Lagi

"Tentu sudah dengan dari Pak Luhut beliau sudah meminta audit tata kelola sawit. Permintaan itu sangat luas sekali dari hulu sampai hilir dari perkebunan sampai monitoring ekspor hingga hasil. Ini sesuai atas Pak Presiden kita akan lakukan pembenahan dan penertiban sawit," jelas dia.

Komentar