Suara.com - Pemerintah Indonesia berusaha mengatur penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Pemerintah merasa jorjoran menggelontorkan dana untuk konsumsi BBM kendati predikat negara dengan subsidi minyak terbesar di dunia tidak disandang oleh Indonesia.
Sejauh ini pemerintah Indonesia menggelontorkan USD 6,9 miliar atau sekitar Rp103 triliun untuk mensubsidi kebutuhan minyak pada 2020.
Kendati terlihat besar, jumlah itu tak ternyata tak seberapa. Sejauh ini negara dengan subsidi minyak terbesar di dunia disandang oleh China.
Negeri tirai bambu ini mengeluarkan USD 21,7 miliar atau sekitar Rp325,8 triliun untuk mensubsidi kebutuhan minyak bagi 1,4 miliar penduduknya. Jumlah ini tentu tak mengherankan mengingat Cina adalah salah satu negara terpadat di dunia.
Kondisi yang sama juga dialami India. Dengan lebih dari satu miliar penduduk, negara ini merogoh USD 17,1 miliar atau Rp256,9 triliun untuk subsidi minyak dunia.
Kembali ke Indonesia, pemerintah berencana menekan subsidi minyak dengan program penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi MyPertamina ketika ingin membeli Pertalite serta pelarangan pembelian BBM bersubsidi bagi mobil-mobil mewah.
Pemerintah lewat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat setidaknya ada 7 juta unit mobil yang tak boleh pakai pertalite.
Jutaan mobil itu dilarang sepenuhnya menggunakan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, bukan hanya pertalite. Jenis mobil yang tak boleh memakai pertalite merupakan mobil dengan spesifikasi mesin 1.500 – 2.000 cc.
Mobil-mobil tersebut dianggap sebagai mobil dengan kapasitas mesin besar dan harga yang mahal. Pemilik yang mampu membeli membeli mobil mahal seharusnya juga menyiapkan anggaran untuk membeli BBM non-subsidi.
Baca Juga: FIBA Asia Cup 2022: Dihabisi China, Langkah Timnas Basket Indonesia Terhenti di Babak Playoff
Dengan alasan tersebut pemakaian aplikasi MyPertamina berfungsi untuk penyaluran BBM bersubsidi dengan lebih tertutup sehingga bisa lebih tepat sasaran.
Penyaluran yang tepat sasaran ini juga berkaitan ketersediaan pertalite. Tahun ini pemerintah berusaha mendistribusikan 23,5 juta kilo liter Pertalite ke seluruh Indonesia.
Padahal dari perkiraan BPH Migas jika konsumsi pertalite naik 10% maka jumlah pertalite yang dibutuhkan adalah 25 juta kilo liter. Jika naiknya 20% maka kebutuhannya mencapai 28 juta kilo liter. Jumlah ini jauh di atas ketersediaan pertalite yang dialokasikan. Untuk itu distribusi pembeliannya harus benar-benar dikontrol.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
