Lesu di Lapangan Banteng, Mengapa Purbaya Layak Diganti?

Suara.com - Perekonomian domestik tengah menghadapi ujian terhebat sepanjang tahun 2026. Mata uang Garuda terus berada di bawah tekanan hebat, meluncur jatuh hingga menyentuh level terendah dalam sejarah di angka nyaris Rp18.200 per dolar AS. Paralel dengan kejatuhan kurs, Indeks Harga Saham Gangguan (IHSG) juga kehilangan taji, belum mampu bangkit dari level psikologis 5.000 setelah ambruk hingga 36 persen sepanjang tahun berjalan.

Di tengah situasi genting ini, sorotan tajam langsung mengarah ke Lapangan Banteng, khususnya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Publik dan pelaku pasar mulai mempertanyakan apakah nakhoda fiskal saat ini masih layak dipertahankan?

Overconfidence

Desakan untuk mengganti Purbaya bukan tanpa alasan kuat. Sebagai pejabat publik yang mengomandoi stabilitas fiskal, strategi komunikasi Purbaya dinilai kerap berseberangan dengan realitas pasar. Salah satu momentum yang paling disorot terjadi pada Jumat (22/5/2026) dalam acara Jogja Financial Festival 2026.

Kala itu, Purbaya dengan percaya diri menjanjikan bahwa nilai tukar rupiah akan menguat tajam ke arah Rp15.000 per dolar AS pada bulan Juni, berkat klaim adanya suplai dolar dalam jumlah masif yang akan masuk ke sistem ekonomi makro.

"Masyarakat gak usah takut kalo ada yang ribut-ribut rupiah akan jeblok seperti di 98," ucapnya optimis. Namun, memasuki pertengahan Juni, janji tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataan pasar.

Mantan anggota DPR RI, Akbar Faizal, secara terbuka melayangkan kritik keras melalui akun media sosial pribadinya. Akbar mengklaim Purbaya telah kalah dalam kapasitasnya sebagai pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Anda kalah Mas Yudhi @PurbayaYudhi, Menteri @KemenkeuRI. Semua yang Anda ucapkan dan janjikan tak terbukti. Putuskan sesuatu yang layak bagi kami dan untuk diri Anda sendiri," tulis Akbar.

'Sell Indonesia' Menyeruak

Tekanan geopolitik kian diperparah oleh laporan media internasional, Bloomberg, yang menempatkan pasar saham Indonesia sebagai instrumen dengan kinerja terburuk tahun ini di antara 90 indeks global yang dipantau. Investor asing dilaporkan telah menarik dana miliaran dolar AS dari pasar obligasi dalam negeri, memicu lahirnya fenomena dagang populer di Asia saat ini: 'sell Indonesia'.

Merespons gelombang sentimen negatif tersebut, Purbaya justru memilih bersikap defensif. Ia menilai fenomena tersebut tidak menggambarkan fundamental ekonomi nasional secara utuh dan menuding balik bahwa analis media internasional tidak sepenuhnya memahami dinamika domestik. Kendati mempercepat publikasi laporan APBN KiTA untuk meyakinkan investor, bagi para pelaku pasar langkah tersebut justru memperlihatkan sikap overconfidence yang kurang terukur di saat kas negara mulai menipis.

Urgensi Efisiensi

Kepada Suara.com, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai posisi menteri keuangan saat ini membutuhkan figur yang tidak sekadar paham teori, tetapi juga merupakan komunikator pasar yang andal.

Bhima memunculkan nama mantan menteri keuangan Chatib Basri (Mas Dede) sebagai sosok pengganti yang secara kapasitas dan rekam jejak berada jauh di atas Purbaya.

Namun, Bhima menggarisbahwahi tantangan besar yang akan dihadapi oleh pengganti Purbaya kelak: keberanian mengevaluasi kebijakan populis Presiden Prabowo Subianto.

Proyeksi pembengkakan defisit anggaran akibat program belanja skala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) dianggap terlalu membebani negara. Pengganti menteri keuangan dipaksa harus berani menyusun skala prioritas, misalnya dengan memangkas operasional dapur MBG hingga 90 persen dan memfokuskan implementasi awal hanya pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).