“Sebenarnya proyek PLTP membutuhkan lahan yang relative kecil daripada jenis EBT yang lain. Namun, hal ini membuat kegiatan eksplorasi tidak dapat dilakukan karena terkendala isu pembukaan lahan dan pemakaian air untuk kegiatan pengeboran eksplorasi panas bumi,” katanya.
Tantangan berikutnya adalah efisiensi biaya pengembangan proyek PLTP untuk meningkatkan daya saing harga listrik panas bumi. Saat ini, teknologi EBT semakin murah sehingga proyek PLTP juga harus dapat tetap kompetitif dengan pembangkit EBT lainnya.
“Hal ini juga bertujuan untuk dapat menyediakan akses energi yang terjangkau bagi masyarkat luas,” jelas Dadan.
Persoalan lain adalah cadangan panas bumi yang terbukti tidak sesuai dengan perencanaan dan keterbatasan demand listrik setempat. Dadan mengatakan, pemerintah terus mendorong agar demand listrik pada sekitar proyek pengembangan panas bumi berkembang untuk mendorong perekonomian setempat.
“Belum lagi tantangan lain seperti isu sosial dan perizinan. Pada beberapa lokasi proyek PLTP terdapat resistensi masyarakat,” katanya.
Menurut Yuniarto, pengembangan panas bumi di Indonesia dapat dilakukan lebih cepat apabila tercipta kolaborasi dan sinergitas yang harmonis dan baik dari semua pemangku kepentingan yang terkait baik langsung maupun tidak langsung. Potensi panas bumi yang kebanyakan terletak di “remote area” dapat diperlakukan sebagai pemantik untuk percepatan pengembangan wilayah, dimana pengembangan panas bumi yang berkearifan lokal telah terbukti juga meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat sehingga membuka banyak peluang ekonomi bagi daerah.
"Dengan demikian, kolaborasi yang baik dari semua pemangku kepentingan tersebut akan dapat mempercepat pemanfaatan potensi panas bumi yang ada di Indonesia," ujar Yuniarto.
