MBG Diperlukan Di Tengah Tantangan Ekonomi?

Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan utama dalam diskursus kebijakan publik di Indonesia. Ada yang menganggap bahwa kebijakan ini baik karena menunjukkan negara hadir memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat. Sebaliknya, ada yang menganggap kebijakan ini adalah pemborosan anggaran di tengah dinamika ekonomi yang belum menentu.

Meski memicu berbagai opini, MBG dinilai sebagai intervensi sosial yang fundamental bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, MBG tidak harus dihentikan, justru diperlukan di tengah dinamika ekonomi global yang tidak terprediksi. Pendapat ini sejalan dengan pendapat pengamat kebijakan publik, Fakhrido Susilo, Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik President University, sekaligus Direktur Eksekutif di lembaga penelitian Kiprah.

“Dinamika ekonomi global ini tidak hanya dirasakan Indonesia. Seluruh negara di dunia juga menempuh ini. Ada India India juga tidak lepas dari gejolak ekonomi dunia, juga Brazil, dan Amerika. Tapi tetap ada tanggung-jawab sosial negara yang harus dipenuhi dan mereka tidak

menghentikan program midday meal-nya. Saya pikir ada banyak instrumen kebijakan yang bisa ditawarkan pemerintah untuk bisa memitigasi atau mengatasi dinamika ekonomi, tanpa harus mengorbankan MBG,” terangnya.

Fakhrido juga melihat fenomena orang tua Indonesia yang bisa bekerja pagi-siang-malam karena memiliki lebih dari satu profesi. “Terkadang mereka memiliki pekerjaan utama menjadi buruh di pagi hari dan pengemudi ojek online di sore hari. Ini membuat perhatian terhadap gizi anak sering terabaikan. Adanya MBG justru meringankan beban orang tua, memastikan anak mendapatkan asupan berkualitas tanpa mengganggu produktivitas kerja mereka,” ujarnya mengurai pendapatnya terkait fenomena tersebut.

Menurut Fakhridho, nutrisi yang ditawarkan MBG bukan sekadar urusan perut kenyang, melainkan pembentuk kemampuan berpikir. Intervensi di level pendidikan tinggi tidak akan sukses jika fondasi gizi pada usia dini rapuh. Tanpa gizi yang baik, skor PISA (Program for International Student Assessment) Indonesia akan sulit bersaing, dan target Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi angan-angan.

"Jika kita punya jalan tol yang luas tapi manusianya tidak berkualitas, bagaimana kita mau bersaing di 2045? Indonesia Emas adalah tentang pembangunan manusia," tambahnya.

Meski begitu, Fakhrido juga mendorong agar aspek efisiensi anggaran MBG bisa lebih baik lagi. Pemerintah didorong untuk melakukan studi komparatif agar tata kelola (governance) program ini bisa ditekan biayanya tanpa mengurangi kualitas gizi.

“Pemerintah perlu menggandeng lembaga penelitian independen untuk melakukan impact evaluation. Apakah MBG benar-benar meningkatkan angka kehadiran sekolah? Apakah efektif menaikkan skor IQ anak atau berdampak langsung pada UMKM dan koperasi lokal, sekaligus studi komparatif dengan program serupa dengan efisiensi tinggi seperti India dan Brasil. Menurut saya, selama ini studinya sangat kurang terkait MBG ini. Belum banyak yang melakukan,” tambah Fakhrido.

Tanpa data dan riset yang kuat, kebijakan ini akan terus dihantui kontroversi. Namun, sebagai sebuah investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia Indonesia, MBG adalah langkah berani yang layak dikawal bersama.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat, dr. Rita Ramayulis, DCN, M.Kes, Pakar sekaligus Edukator Kesehatan. Ia menekankan bahwa MBG adalah solusi konkret pemerintah dalam menjawab kekhawatiran atas semakin jauhnya akses anak-anak terhadap makanan bergizi. Sekaligus, apabila dimaksimalkan akan mampu menggerakkan perekonomian melalui olahan pangan lokal.

"Kehadiran program MBG ini sebenarnya untuk mendekatkan dan memudahkan akses ke makanan bergizi," ujarnya.

Salah satu kunci keberhasilan MBG adalah diversifikasi menu. dr. Rita mengingatkan agar program ini tidak hanya berorientasi pada menu tunggal seperti ayam goreng, telur, tahu, dan tempe semata. Penggunaan pangan lokal dianggap sebagai strategi untuk menjaga stok pangan keluarga, sekaligus menggerakkan ekonomi akar rumput.

"Kalau kita fokus pada pangan lokal, aneka ragam pangan anak meningkat, lapangan pekerjaan dan pendapatan penduduk pun tentu ikut naik. Jadi efek ekonominya nyata," tambah dr. Rita.

Penggunaan bahan lokal juga dapat menjadi kunci efisiensi anggaran yang selama ini menjadi perdebatan publik. Untuk buah-buahan misalnya, terdapat 389 jenis buah lokal yang ditemukan. Lalu sayur ada 228 jenis, karbohidrat ada 77 jenis, serta protein 75 jenis, dan kacang-kacangan ada 26 jenis.

“Cuma kadang-kadang belum diekspos. Sayur ada 228 jenis. Jadi kita tidak akan kekurangan, Tidak akan ada orang yang mengeluh, waduh ini gara-gara MBG kami kehabisan wortel atau buncis. Tidak akan ada keluhan kalau kita memanfaatkan pangan lokal. Nah, ini yang harus di eksplore lebih jauh lagi,” pungkas dr. Rita.