Harga BBM Harus Ditetapkan Berdasarkan Kemampuan Daya Beli

Suara.com - Perbandingan harga BBM di Malaysia versus Indonesia menimbulkan polemik setelah Menteri BUMN Erick Thohir dan Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga meminta masyarakat untuk tidak membandingkan Pertamina dan Petronas.

Pernyataan keduanya, ditanggapi oleh Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono yang menilai pernyataan keduanya justru mengekang kebebasan berpendapat warga negara, sebagai bentuk semangat berdemokrasi yang pintar dan cerdas.

Sebaliknya, Bambang mengkhawatirkan ada masukan yang menyesatkan kepada Presiden Jokowi soal harga BBM karena tidak disertai dengan  kajian dan data yang jelas serta seimbang.

Penerima penghargaan Honoris Mentions dari Fakultas Teknologi Kelautan (FTK)  ITS Surabaya itu justru mengingatkan bahwa yang membandingkan Pertamina dengan Petronas adalah Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati sendiri yang menyatakan melalui media bahwa subsidi Pertronas  jauh lebih besar, dibandingkan dengan subsidi Pertamina.

"Untuk membuktikan pernyataan Dirut Pertamina tersebut, saya meluncur ke Malaysia dan terungkap fakta bahwa harga BBM di Malaysia jauh lebih murah dan subsidinya lebih kecil dari Perrtamina di Indonesia," katanya.

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini menjelaskan bahwa Petronas masih sama dengan Pertamina yaitu menggantungkan BBM impor dari Negara Saudi Arabia, Brazil, Australia, Amerika, United Arab Emired (UAE).

Dengan demikian, katanya, pernyataan Menteri BUMN bahwa petronas memproduksi minyak sendiri  tidak berdasarkan kajian yang tepat.

Pria yang akrab di sapa BHS itu menjelaskan sebagian besar harga gasoline oktan 95 dibeberapa negara penghasil minyak di dunia jauh lebih kecil dari harga gasoline oktan 95 yang ada di Indonesia, misalnya urutan 1 Venezuela harga 0,022 USD atau setara dengan Rp. 299,- dg jumlah penduduk 28 juta , urutan 2 Libai harga 0.031 USD setara dengan Rp. 463,-, urutan 3 Iran 0,053 USD setara dengan Rp. 792,- , Urutan 9 Malaysia 0,46 USD setara dengan Rp. 6.881, urutan 10 Irak 0,51 USD setara dengan 7.690.

Berdasarkan data https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices, kata penerima penghargaan anggota DPR-RI teraspiratif periode 2014-2019 ini,  di negara bukan penghasil minyak, harga BBM banyak yang lebih murah dari Indonesia, misalnya urutan ke 36 Taiwan 1,028 USD setara dengan 15.378, urutan 37 Burma 1,039 USD setara dengan Rp15.540, urutan 40 Maldive 1,071 USD setara dengan 16.022, urutan 45 Vietnam 1,121 USD setara dengan 16.770, urutan 50 adalah Indonesia 1,167 USD setara dengan Rp. 17.540 berarti ada 49 negara yang menjual bahan bakar oktan 95 lebih murah dari Indonesia.

"Jadi, tidak benar kalau ada yang mengatakan harga BBM yang ada di Indonesia adalah yang termurah di Dunia, padahal Indonesia termasuk penghasil minyak dan gas yang sumur minyaknya terbanyak dan terbesar di Asia Tenggara," ucapnya.

Lucunya lagi , sambung BHS, Staf Khusus Menteri BUMN yang mengatakan harga BBM di Malaysia lebih murah dari Indonesia karena jumlah penduduknya lebih sedikit dari Indonesia, inipun tidak berdasar kajian dan data yang benar.

"Sebagai misal Singapura yang mempunyai penduduk 5,6 juta yang jauh lebih kecil dari penduduk Indonesia maupun penduduk Malaysia yang jumlahnya 33,37juta, harga BBM Singapura oktan 95 adalah 2,022 USD setara dengan Rp.30.200,- yang tentu jauh lebih mahal dari harga di Indonesia maupun di Malaysia, sehingga tingginya harga BBM di suatu negara tidak ada korelasinya dengan jumlah penduduk tetapi sangat berhubungan dengan kemampuan daya beli masyarakat," kata BHS.

Lebih lanjut anggota Dewan Pakar Partai Gerindra ini mengatakan, di Singapura walau harga BBM adalah dua kali lipat lebih tinggi dari Indonesia tetapi UMR-nya juga tinggi yakni sebesar 5.000 SGD setara dengan 53 juta. Sedangkan di Indonesia, UMR berkisar Rp2 -Rp 4,7 juta rupiah. Bahkan masih ada wilayah yang mempunyai UMR dibawah Rp2 juta rupiah seperti Sragen Rp1.839.000, Banjarnegara Rp1.819.000, dan lain lain. "Mayoritas 90% UMR wilayah di Indonesia di bawah Rp3 juta," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menerapkan tarif harga BBM yang realistis sesuai dengan harga beli impor seperti halnya di Malaysia dan baru subsidinya disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat Indonesia.