Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin

Mohammad Fadil Djailani

Senin, 13 Oktober 2025 | 15:43 WIB
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
Saham emiten properti raksasa, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), mengalami tekanan hebat di pasar modal hari ini menyusul keputusan Pemerintah mencoret proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) Tropical Coastland dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Foto ist.
baca 10 detik
  • PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), mengalami tekanan hebat di pasar modal hari ini menyusul status PSN PIK 2 dicabut pemerintah.
  • saham PANI anjlok tajam 7,46 persen atau kehilangan 1.100 poin.
  • Aksi jual investor marak terjadi pada emiten properti milik Aguan itu.

Suara.com - Saham emiten properti raksasa, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), mengalami tekanan hebat di pasar modal hari ini menyusul keputusan Pemerintah mencoret proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) Tropical Coastland dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pada perdagangan Senin (13/10/2025), saham PANI anjlok tajam 7,46 persen atau kehilangan 1.100 poin, menetap di harga Rp13.650,00 per lembar menjelang penutupan perdagangan sore ini.

Koreksi signifikan ini diduga kuat merupakan aksi jual masif (profit taking) investor yang merespons kebijakan baru dari Kabinet Merah Putih. Penurunan ini sekaligus menghentikan reli harga PANI yang sebelumnya mencapai puncak historis dalam 52 minggu terakhir di angka Rp19.650,00. Meskipun demikian, dengan kapitalisasi pasar yang masih raksasa mencapai Rp230,32 triliun, PANI tetap menjadi pemain kunci di sektor properti elit.

Keputusan menghapus PIK 2 dari daftar PSN tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 24 September 2025.

Proyek yang dimiliki oleh konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan ini, sebelumnya masuk daftar PSN pada masa Presiden Joko Widodo. Proyek seluas 1.756 hektare di Banten ini digadang-gadang memiliki nilai investasi fantastis, yaitu sekitar Rp65 triliun, dengan fokus pengembangan pariwisata berbasis hijau, termasuk Kawasan Wisata Mangrove.

Saat disahkan, proyek ini diharapkan mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Namun, dengan penghapusan dari daftar PSN—yang dalam beleid hanya tercantum keterangan: "Dihapus"—proyek ini kini tak lagi menyandang status istimewa.

Menariknya, meskipun status PSN biasanya mempermudah perizinan, proyek PIK 2 dibiayai sepenuhnya dengan dana non-APBN atau tanpa menggunakan uang negara.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Terbit Era Jokowi, Status PSN PIK 2 Milik Aguan Dicoret Prabowo

Terbit Era Jokowi, Status PSN PIK 2 Milik Aguan Dicoret Prabowo

Bisnis | Senin, 13 Oktober 2025 | 13:48 WIB

Jaya Real Property (JRPT) Siapkan Dana Rp 100 Miliar untuk Buyback Saham

Jaya Real Property (JRPT) Siapkan Dana Rp 100 Miliar untuk Buyback Saham

Bisnis | Senin, 13 Oktober 2025 | 13:08 WIB

IHSG Menguat Tipis di Sesi I, Tarif Trump ke China Jadi Pemicu

IHSG Menguat Tipis di Sesi I, Tarif Trump ke China Jadi Pemicu

Bisnis | Senin, 13 Oktober 2025 | 12:45 WIB

Terkini

Kuota Produksi Vale Dipangkas, Bahlil: Mereka Buat Laporan Sembarangan!

Kuota Produksi Vale Dipangkas, Bahlil: Mereka Buat Laporan Sembarangan!

Bisnis | Kamis, 17 September 2026 | 08:49 WIB

7 Perusahaan Lagi Antre IPO Tahun Ini

7 Perusahaan Lagi Antre IPO Tahun Ini

Bisnis | Kamis, 17 September 2026 | 08:42 WIB

Hilirisasi Agro Berpotensi Tambah PDB hingga 10 Kali Lipat, Ini Strateginya

Hilirisasi Agro Berpotensi Tambah PDB hingga 10 Kali Lipat, Ini Strateginya

Bisnis | Kamis, 17 September 2026 | 08:39 WIB

7 Cara Memakai Air Mawar sebagai Setting Spray agar Makeup Tidak Crack

7 Cara Memakai Air Mawar sebagai Setting Spray agar Makeup Tidak Crack

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 08:36 WIB

Jenius Catat Transaksi Valas hingga Nabung Jadi Andalan Pengguna

Jenius Catat Transaksi Valas hingga Nabung Jadi Andalan Pengguna

Bisnis | Kamis, 17 September 2026 | 08:35 WIB

Jateng Rawan Bencana, Wakil Ketua DPRD Usulkan Pelajaran Mitigasi Masuk Kurikulum Sekolah dari PAUD

Jateng Rawan Bencana, Wakil Ketua DPRD Usulkan Pelajaran Mitigasi Masuk Kurikulum Sekolah dari PAUD

Jawa Tengah | Kamis, 17 September 2026 | 08:22 WIB

Ada Menkeu Baru, Rencana Dividen BUMN Rp120 Triliun ke APBN Dinego Lagi

Ada Menkeu Baru, Rencana Dividen BUMN Rp120 Triliun ke APBN Dinego Lagi

Bisnis | Kamis, 17 September 2026 | 08:21 WIB

10 Hal yang Sebaiknya Tidak Disampaikan lewat Telepon

10 Hal yang Sebaiknya Tidak Disampaikan lewat Telepon

Tekno | Kamis, 17 September 2026 | 08:20 WIB

QRIS Tembus 68 Juta Pengguna, Keamanan Transaksi Jadi Sorotan

QRIS Tembus 68 Juta Pengguna, Keamanan Transaksi Jadi Sorotan

Tekno | Kamis, 17 September 2026 | 08:09 WIB

Parliamentary Threshold Naik 5 Persen, Pengamat Sebut Kalkulasi Partai Menuju 2029 Berubah

Parliamentary Threshold Naik 5 Persen, Pengamat Sebut Kalkulasi Partai Menuju 2029 Berubah

News | Kamis, 17 September 2026 | 08:08 WIB

×