Infografis
Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah meyakini bahwa penerapan realokasi anggaran subsidi secara tepat sasaran bisa menekan dampak negatif dari peningkatan inflasi.
Menurut Said, parlemen berharap agar masyarakat juga mendukung rencana pengurangan beban subsidi energi melalui realokasi anggaran yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.
Dia menyebutkan, nantinya anggaran tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif UMKM, fasilitas kesehatan dan pendidikan.
"Artinya, subsidi dialihkan dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan," imbuhnya.
Bahkan, ungkap Said, kebijakan realokasi subsidi energi tersebut diyakini bisa meredam dampak yang muncul akibat lonjakan inflasi. Dia mencontohkan, dana subsidi energi itu bisa untuk mendorong produksi UMKM dan anggaran itu juga dapat difokuskan untuk subsidi BBM bagi pelaku UMKM yang teknisnya diintegrasikan dengan program perlindungan sosial.
Said menyebutkan, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, pada tahun ini pemerintah telah menganggarkan subsidi energi mencapai Rp 502 triliun.
"Dana tersebut hanya habis digunakan untuk mensubsidi harga energi yang saat ini sebesar 80 persen subsidi LPG 3 kilogram yang dikonsumsi masyarakat mampu," ujar Ketua Banggar DPR.
Lebih lanjut dia mengatakan, kelompok masyarakat mampu juga mengonsumsi Pertalite, sehingga kuota yang tersedia tidak mampu memenuhi permintaan.
"Perkiraan pemerintah, pada Oktober 2022, stok Pertalite habis, jika menyimulasikan dengan tren konsumsi sekarang ini," ucap Said.
Baca Juga: Ketua Federal Reserve Pidato Soal Inflasi, Harga Emas Turun 1,22 Persen
Dia menilai, sejauh ini subsidi solar juga tidak tepat sasaran, karena gap harga solar bersubsidi dan nonsubsidi sangat besar. Sehingga, kata Said, perubahan pola subsidi BBM dan LPG menjadi keniscayaan yang harus diubah oleh pemerintah.
