Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam bentuk penyaluran sejumlah bantuan sosial tambahan kepada masyarakat sebesar Rp 24,17 triliun.
Presiden Jokowi menyampaikan Rp12,4 triliun akan disalurkan berupa bantuan sosial sebesar Rp150 ribu yang dibayarkan 4 kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Lalu, Rp9,6 triliun disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, masing-masing Rp600 ribu.
Kemudian Presiden Jokowi mendorong pemerintah daerah akan menggunakan anggaran 2% dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dalam bentuk subsidi transportasi. Dana Rp2,17 triliun ini disalurkan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, sampai nelayan.
“Saya berharap agar bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga.” Ujar Presiden Jokowi dikutip dari akun twitternya @jokowi, Selasa (30/8/2022).
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, bantuan sosial dari pemerintah dapat membantu meringankan beban masyarakat.
Menurutnya, supaya bantuan itu tepat sasaran kepada penerima manfaat, sebaiknya pemerintah membenahi data penerima bantuan agar dapat benar-benar meringangkan beban masyarakat yang terdampak kenaikan sejumlah harga.
“Pemerintah harus mengetahui betul validasi datanya, validitas data ini kan selalu menjadi persoalan. Sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan ini datanya dibetulkan dulu betul nggak itu, artinya pemerintah siap tidak menggelontorkan itu, lalu kemudian bisa dijamin diterima oleh penerima manfaat.” Ucapnya.
Menurut Trubus, wilayah Indonesia yang sangat luas mengharuskan pola penyaluran bantuan juga harus diperhatikan, pasalnya berkaca pada evaluasi penyaluran bansos sebelumnya masih terdapat orang yang tidak berhak menerima namun masih masuk sebagai penerima manfaat.
“Wilayah Indonesia ini kan sangat luas, jadi pola penyaluran ini harus diperhatikan bahwa selama ini hasil evaluasi kemarin kan banyak juga orang yang tidak berhak pun menerima ada TNI, polisi ada pegawai PNS yang masih menerima ini kan bukan masalah data saja, ini masalah pola penyalurannya yang kemudian ini tidak tepat sasaran dan mereka yang tidak berhak sehingga bisa tepat sasaran,” bebernya.
Sebagaimana diketahui, untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan atau bantuan diterima oleh penerima manfaat, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial akan menggandeng PT Pos Indonesia untuk penyaluran bansos pengalihan subsidi tersebut dengan cara mengantarkannya langsung ke rumah disertai bukti foto dan rumah penerima.
Selain itu, Trubus berharap bahwa BLT ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan turut memilihkan ekonomi nasional pasca covid 19.
“BLT subsidi ini menurut saya memang khusus semata-mata dalam rangka pemerintah untuk masyarakat bertahan dari kenaikan harga-harga ini mampu dalam daya beli, punya kapasitas daya beli itu sekaligus juga dalam rangka konteks pemulihan ekonomi nasional semata-mata itu. Tapi kalau nanti yang saya khawatirkan ada agenda lain.” Jelasnya.
Tempat terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Sugyanto mengatakan, kebijakan pengalihan subsidi dari BBM ke bantuan sosial sangatlah baik, namun baiknya Pemerintah memisahkan dan tidak mengaitkan dua hal ini karena ada perbedaan, dimana bantuan sosial benar-benar dinikmati oleh orang-orang tertentu yakni masyarakat miskin, sementara BBM subsidi oleh seluruh masyarakat.
“Pada prinsipnya bagus bantuan sosial itu baik karena tepat sasaran, tapi tidak merata kepada seluruh masyarakat ya, karena hanya orang pilihan (kurang mampu),” kata Sugyanto.
“Kalau menurut saya bantuan sosial bagi masyarakat itu bagus ya, tapi pengalihan subsidi BBM itu bagian yang terpisah. Bantuan itu baik dan itu lebih langsung ke masyarakat yang berhak menerima tapi baiknya tidak dikaitkan dengan BBM, karena BBM subsidi itu dirasakan semua masyarakat,” tandasnya.
TERPOPULER
