REGIONAL:
Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, pemerintah tidak mungkin hapus kompor gas LPG secara langsung karena masih ada masyarakat yang bergantung pada bahan bakar gas.
Infrastruktur serta ekosistem gas LPG saat ini seperti agen gas LPG dan sebagainya yang sudah terbangun sejak lama juga tidak boleh langsung dimatikan, karena merupakan bagian daripada ekonomi Indonesia.
Sehingga ujar Erick, terdapat upaya untuk melakukan konversi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) melalui proses gasifikasi.
"Transisi ini yang perlu kita jaga di mana terdapat keseimbangan antara gas LPG, DME dan kompor listrik," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Pusat PLN, Rabu (21/9/2022).
Dalam kesempatan yang sama Erick meyakini, anak muda lebih terbuka terhadap pemanfaatan kompor listrik dikarenakan adanya perubahan gaya hidup menuju ecolifestyle.
"Saya yakin generasi muda akan lebih terbuka terhadap kompor listrik karena lebih mudah digunakan," ujar Erick
Ia juga menganggap, saat ini terjadi perubahan tren gaya hidup generasi muda.
"Saat ini terdapat tren gaya hidup di mana generasi muda hidup sendiri atau berdua dengan pasangannya di apartemen," kata dia.
"Apakah masyarakat lebih luas menginginkan kompor listrik? Hal itu sah-sah saja karena bagian daripada ecolifestyle," kata Erick.
Berkaitan dengan kompor gas LPG, Erick menyebut, tidak mungkin langsung dihapus pemerintah. Hal ini dikarenakan yang berada di bawah seperti pedagang asongan yang harus bergantung pada bahan bakar gas.
Pada kesempatan sama, Dirut PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, dari per kilogram gas LPG yang dikonversi ke kompor listrik, terdapat penghematan biaya sekitar Rp8.000 per kilogram gas LPG.
"Tentu saja dengan adanya potensi penghematan ini diharapkan dapat mengubah dari yang tadinya menggunakan energi impor menjadi energi domestik," pungkasnya.
Selain itu program kompor listrik juga diharapkan dapat mengubah energi yang mahal menjadi energi yang murah sehingga terjangkau semua kalangan.
Untuk itulah, PLN mendukung program kompor listrik dengan mempertimbangkan suatu keseimbangan yang merupakan masukan dari Kementerian BUMN dan Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
TERPOPULER