Pemerintah Disarankan Mulai Terapkan Pajak Kendaraan Berbasis Karbon

M Nurhadi | Suara.com

Senin, 26 September 2022 | 08:53 WIB
Pemerintah Disarankan Mulai Terapkan Pajak Kendaraan Berbasis Karbon
ILUSTRASI-Sejumlah kendaraan bermotor melintas di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Kamis (21/7/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Pengamat otomotif dari ITB, Yannes Pasaribu mengatakan, pemerintah perlu mendorong percepatan implementasi pengurangan karbon ini dengan menambahkan lagi berbagai insentif yang dapat membuat harga komponen baterai yang merupakan komponen termahal di kendaraan menjadi lebih murah dan terjangkau.

Menurut dia, pemerintah juga harus segera menerapkan pajak kendaraan bermotor berbasis karbon sebagai unsur paksaan agar secara rasional masyarakat mulai beralih ke kendaraan dengan polusi yang semakin rendah.

Ia melanjutkan, produksi bahan bakar pengganti BBM fosil yang menyerap ratusan triliun subsidi dari kas negara untuk mesin bensin.

"Etanol hingga kadar 15 persen dapat dicampurkan pada bensin dan digunakan sebagai bahan bakar otomotif pada banyak kendaraan ICE (internal combustion engine) tanpa perlu modifikasi," kata Yannes, Minggu (25/9/2022).

Ia juga berharap, para pemangku kepentingan industri otomotif nasional untuk mendukung dan mengakselerasi kebijakan pengurangan emisi karbon nasional adalah di samping segera mempersiapkan produksi mesin motor bakar fleksibel yang mampu digunakan hingga 100 persen etanol hingga segera berinvestasi di battery electric vehicle (BEV).

"Produsen mobil perlu untuk mengubah model bisnis mereka untuk membuat harga BEV terjangkau pangsa pasar terbesar di Indonesia hingga berada di kisaran Rp300 juta ke bawah dengan dukungan subsidi untuk pembeli dari pemerintah terutama untuk harga baterainya," kata dia.

Ia menambahkan, pemerintah perlu segera melakukan penataan ulang sistem energi nasional jika akan mengembangkan kendaraan listrik (EV) nasional.

"Mulai dari produksi energi yang juga benar-benar menggunakan energi baru dan terbarukan hingga menata ulang sistem grid kelistrikan nasional untuk distribusi energi ke masyarakat sebagai pelanggan akhirnya," kata Yannes saat dihubungi ANTARA, Sabtu (24/9/2022) lalu.

Selain itu, kata dia, PLN sebagai penyedia listrik utama nasional harus segera menata ulang model bisnisnya saat ini. 

"Tidak lagi boleh bergantung pada pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil yang padat polusi untuk menjual listrik yang benar-benar bersih," ujar dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PLN Tidak Boleh Pakai Pembangkit Listrik Bahan Bakar Fosil untuk Kendaraan Listrik

PLN Tidak Boleh Pakai Pembangkit Listrik Bahan Bakar Fosil untuk Kendaraan Listrik

Bisnis | Minggu, 25 September 2022 | 12:45 WIB

Kendaraan Listrik Tenaga Baterai Akan Menjadi Bagian Mobilitas IKN Nusantara, Jalan Kaki Lebih Diutamakan

Kendaraan Listrik Tenaga Baterai Akan Menjadi Bagian Mobilitas IKN Nusantara, Jalan Kaki Lebih Diutamakan

Otomotif | Sabtu, 24 September 2022 | 18:16 WIB

GAIKINDO Menilai Mobil Listrik Semakin Relevan untuk Menjadi Kendaraan Masa Depan

GAIKINDO Menilai Mobil Listrik Semakin Relevan untuk Menjadi Kendaraan Masa Depan

Surakarta | Sabtu, 24 September 2022 | 18:08 WIB

Mempersiapkan Kendaraan Masa Depan, Pengamat: Ekosistem EV Harus Dimulai dari Tata Ulang Sistem Energi Nasional

Mempersiapkan Kendaraan Masa Depan, Pengamat: Ekosistem EV Harus Dimulai dari Tata Ulang Sistem Energi Nasional

Jawa Tengah | Sabtu, 24 September 2022 | 10:54 WIB

Harga Bahan Baku Baterai Melonjak, Kendaraan Listrik Diprediksi Semakin Mahal

Harga Bahan Baku Baterai Melonjak, Kendaraan Listrik Diprediksi Semakin Mahal

Otomotif | Sabtu, 24 September 2022 | 10:22 WIB

Bantu Pemulihan Ekonomi Jakarta, Bapenda DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 2022

Bantu Pemulihan Ekonomi Jakarta, Bapenda DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 2022

News | Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB

Terkini

Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi

Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 22:45 WIB

Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah

Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 22:39 WIB

Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI

Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 22:32 WIB

Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan

Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 22:21 WIB

Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi

Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 22:05 WIB

WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat

WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 21:33 WIB

Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas

Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 19:38 WIB

Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN

Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 19:32 WIB

Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja

Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 19:20 WIB

Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik

Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 19:19 WIB