Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.885.000
Beli Rp2.765.000
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...
USD/IDR 17.137

Bank Dunia Soroti Kenaikan Suku Bunga dan Inflasi di Indonesia: Hindari Keruntuhan Total

M Nurhadi | Suara.com

Selasa, 18 Oktober 2022 | 13:24 WIB
Bank Dunia Soroti Kenaikan Suku Bunga dan Inflasi di Indonesia: Hindari Keruntuhan Total
Seorang penjual bahan pangan, seperti cabai di pasar tradisional di Jakarta. Sejumlah jenis cabai mengalami kenaikan harga yang signifikan. [Suara.com/Fadil]

Suara.com - Pengamat ekonomi Bank Dunia  untuk Indonesia dan Timor Leste Habib Rab mewanti-wanti, agar Indonesia menyeimbangkan kebijakan kenaikan suku bunga dengan kebijakan fiskal, makro prudensial, dan reformasi struktural.

“Ini yang akan memastikan bahwa inflasi dapat dikelola bersamaan dengan menghindari keruntuhan total dalam pertumbuhan ekonomi,” katanya dalam SOE Internasional Conference, Selasa (18/10/2022).

Menurut dia, 70 persen perekonomian dunia telah diperkirakan mengalami penurunan yang signifikan pada pertengahan 2022 dibandingkan pada awal 2022, tetapi terdapat pengecualian untuk beberapa negara berkembang yang merupakan eksportir komoditas, seperti Indonesia.

Habib Rab juga memperkirakan perekonomian negara di wilayah Asia Timur dan Pasifik akan tetap tumbuh tinggi dengan inflasi yang lebih rendah dibandingkan rata-rata negara perekonomian besar di wilayah lain pada 2022 dan 2023.

Hanya ada satu persen penurunan pertumbuhan ekonomi baik di negara-negara G7 maupun di China akan menurunkan pertumbuhan ekonomi negara-negara besar di Asia Timur dan Pasifik hingga 0,5 sampai 1 persen.

Logo Bank Dunia
Logo Bank Dunia

“Jadi situasinya akan lebih baik dibandingkan dengan negara di wilayah lain. Tapi kami tidak melihat ruang untuk kepuasan karena pelemahan ekonomi global tetap akan berdampak terhadap perekonomian di Asia Timur dan Pasifik,” kata dia.

Selain itu juga diperlukan kebijakan yang seimbang dalam menjaga tingkat suku bunga, nilai tukar, dan kontrol modal, sekalipun negara di Asia Timur dan Pasifik berada di posisi yang lebih baik karena kenaikan tingkat utang pemerintah di wilayah ini rata-rata lebih rendah dibandingkan negara lain.

Di samping itu juga diperlukan kerangka kerja untuk merestrukturisasi utang, baik utang pemerintah maupun pelaku usaha, yang meningkat signifikan di sebagian besar negara.

“Pengelolaan peningkatan utang ini membutuhkan kerangka kerja restrukturisasi utang yang kita telah kita lihat di krisis sebelumnya, yang mana ini penting untuk memungkinkan ruang bernapas dalam neraca perbankan dan perusahaan sehingga shock yang sementara tidak akan berdampak terhadap penurunan output permanen,” pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Optimalisasi Ekonomi Digital Dinilai Mampu Menjadi Solusi Menekan Risiko Inflasi

Optimalisasi Ekonomi Digital Dinilai Mampu Menjadi Solusi Menekan Risiko Inflasi

| Selasa, 18 Oktober 2022 | 12:56 WIB

Ekonom Sebut Krisis 2023 Akan Lebih Parah dari 2008, Ini Sebabnya

Ekonom Sebut Krisis 2023 Akan Lebih Parah dari 2008, Ini Sebabnya

| Selasa, 18 Oktober 2022 | 11:25 WIB

Tolak Kenaikan Inflasi, Warga Paris Gelar Aksi Unjuk Rasa

Tolak Kenaikan Inflasi, Warga Paris Gelar Aksi Unjuk Rasa

Video | Selasa, 18 Oktober 2022 | 05:00 WIB

Ekonomi Digital Diharapkan Mampu Jadi Solusi untuk Menekan Risiko Inflasi yang Meroket

Ekonomi Digital Diharapkan Mampu Jadi Solusi untuk Menekan Risiko Inflasi yang Meroket

Bisnis | Senin, 17 Oktober 2022 | 18:45 WIB

Petani Lokal Didorong Tingkatkan Produksi untuk Tekan Inflasi di Sabang

Petani Lokal Didorong Tingkatkan Produksi untuk Tekan Inflasi di Sabang

Sumut | Senin, 17 Oktober 2022 | 17:44 WIB

Indonesia Diyakini Lolos Resesi Meski Dunia Dilanda 'Kegelapan' Pada 2023

Indonesia Diyakini Lolos Resesi Meski Dunia Dilanda 'Kegelapan' Pada 2023

Bisnis | Senin, 17 Oktober 2022 | 17:34 WIB

Terkini

Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026

Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 20:05 WIB

Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode

Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:52 WIB

Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!

Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:47 WIB

Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM

Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:44 WIB

Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham

Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:37 WIB

Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel

Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:36 WIB

Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak

Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:30 WIB

Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat

Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:00 WIB

DJP Tunggu Restu Purbaya soal Kebijakan Pajak E-commerce

DJP Tunggu Restu Purbaya soal Kebijakan Pajak E-commerce

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 18:58 WIB

Dapat Rating BBB dari S&P, Purbaya Diperingatkan Rasio Bunga Utang Pemerintah

Dapat Rating BBB dari S&P, Purbaya Diperingatkan Rasio Bunga Utang Pemerintah

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 18:39 WIB