Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.890.000
Beli Rp2.760.000
IHSG 7.279,209
LQ45 733,624
Srikehati 347,649
JII 498,161

Nike dan Adidas Sepi Penjualan, Pengusaha Sepatu Akan Kurangi Jam Kerja Karyawan Demi Hindari PHK

Iwan Supriyatna | Achmad Fauzi | Suara.com

Kamis, 17 November 2022 | 08:55 WIB
Nike dan Adidas Sepi Penjualan, Pengusaha Sepatu Akan Kurangi Jam Kerja Karyawan Demi Hindari PHK
Ilustrasi sepatu.

Suara.com - Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengakui adanya sepi pemesanan atau order dari perusahaan sepatu-sepatu besar seperti Nike dan Adidas. Hal ini, imbas dari ketidakpastian global yang menghambat permintaan.

Menurut Eddy, kondisi sepi ini merupakan yang pertama kali selama 30 tahun berbisnis di Indonesia. Dia menyebut, pada tahun ini kedua produsen kondang itu juga merasa kesulitan penjualan.

"Produsen Nike dan Adidas mereka mengatakan 30 tahun mereka berbisnis itu tidak pernah sekalipun menghadapi kesulitan penjualan, kecuali tahun ini, di mana stoknya besar tapi nggak bisa berjualan," ujar Eddy dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta.

"Karena itu dalam 30 tahun mereka tidak pernah menurunkan order, di bawah 10%, karena setiap tahun mereka menaikkan order itu kurang lebih 10-20%, bahkan pernah 30%. Tapi tahun ini, karena kemampuan mereka cukup besar, mereka menurunkan order 50% dan ini baru pertama kali terjadi," tambahnya.

Eddy melanjutkan, atas kondisi itu mau tidak mau perusahaan produsen sepatu mencari strategi agar tetap bisa bertahan. Salah satunya mengurangi jam kerja para karyawannya.

Pengurangan jam kerja ini, sambung dia, telah terjadi di perusahaan-perusahaan sepatu negara lain seperti China dan Vietnam.

"Beberapa negara seperti vietnam, China meminta kepada pemerintah agar dilakukan pengurangan jam kerja, dari 40 jam jadi 25-30 jam seminggu, ini sudah kita lakukan," ucap dia.

Eddy juga meminta keringanan dari pemerintah terkait dengan pembayaran gaji para karyawan. Dia menginginkan gaji yang diterima karyawan sesuai dengan jam kerja.

"Kalau bisa kita hanya gaji berdasarkan jam kerja, bahasanya no work no pay, tapi sebenarnya bukan itu. Kita ingin mengurangi jam kerja, supaya kita nggak lakukan PHK, sekarang PHK 10%, dengan 10% sekarang bekerja itu tidak penuh, bekerja setengah hari, karena order yang ada tidak mencukupi," pungkas dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Gelombang PHK Sektor Teknologi, Perusahaan Hilirisasi Nikel Justru Fokus Serap SDM Baru

Gelombang PHK Sektor Teknologi, Perusahaan Hilirisasi Nikel Justru Fokus Serap SDM Baru

Bisnis | Kamis, 17 November 2022 | 06:46 WIB

101 Karyawan Pabrik AQUA di-PHK Diduga Akibat Protes Upah Lembur, Manajemen Buka Suara

101 Karyawan Pabrik AQUA di-PHK Diduga Akibat Protes Upah Lembur, Manajemen Buka Suara

Bisnis | Rabu, 16 November 2022 | 12:25 WIB

Konflik China dan Taiwan Bisa Berdampak PHK Massal Industri Padat Karya

Konflik China dan Taiwan Bisa Berdampak PHK Massal Industri Padat Karya

Bisnis | Selasa, 15 November 2022 | 13:50 WIB

Terkini

Prabowo Beri Bahlil 1 Minggu untuk Evaluasi Tambang Ilegal

Prabowo Beri Bahlil 1 Minggu untuk Evaluasi Tambang Ilegal

Bisnis | Kamis, 09 April 2026 | 06:11 WIB

Prabowo: Krisis Dunia Jadi Peluang Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Prabowo: Krisis Dunia Jadi Peluang Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Bisnis | Kamis, 09 April 2026 | 06:04 WIB

Pertamina Fasilitasi 1.346 Sertifikasi UMKM, MiniesQ Sukses Tembus Pasar Ritel Modern

Pertamina Fasilitasi 1.346 Sertifikasi UMKM, MiniesQ Sukses Tembus Pasar Ritel Modern

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 21:11 WIB

Lotte Chemical Indonesia Prioritaskan Pasokan Domestik di Tengah Krisis Rantai Pasok Global

Lotte Chemical Indonesia Prioritaskan Pasokan Domestik di Tengah Krisis Rantai Pasok Global

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 20:47 WIB

Purbaya Klaim MBG Bantu Dorong Ekonomi RI 1 Persen karena Serap 1 Juta Tenaga Kerja

Purbaya Klaim MBG Bantu Dorong Ekonomi RI 1 Persen karena Serap 1 Juta Tenaga Kerja

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 20:18 WIB

FTSE Pertahankan Status Indonesia, Reformasi Pasar Modal Diakui Dunia

FTSE Pertahankan Status Indonesia, Reformasi Pasar Modal Diakui Dunia

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 20:05 WIB

Purbaya Siapkan Lowongan Kerja Bea Cukai untuk 300 Lulusan SMA, Diumumkan Mei 2026

Purbaya Siapkan Lowongan Kerja Bea Cukai untuk 300 Lulusan SMA, Diumumkan Mei 2026

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 19:27 WIB

Gelar 206 Proyek di Bali, Kementerian PU Kucurkan Rp1,2 Triliun pada 2026

Gelar 206 Proyek di Bali, Kementerian PU Kucurkan Rp1,2 Triliun pada 2026

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 19:05 WIB

Ketergantungan Impor LPG RI Makin Dalam, Tembus 83,97% di 2026

Ketergantungan Impor LPG RI Makin Dalam, Tembus 83,97% di 2026

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 18:58 WIB

Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!

Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 18:57 WIB