Jangan Lisan Saja, Wapres Ingin Presidensi G20 Bisa Beri Manfaat Nyata ke Masyarakat

Suara.com - Indonesia telah menyelesaikan Presidensi G20 pada 15-16 November 2022. Beberapa kegiatan sudah diselenggarakan sejak ditetapkannya Indonesia menjadi tuan rumah ajang pertemuan para delegasi dari 17 perwakilan negara tersebut.

Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menekankan pentingnya manfaat nyata dari penyelenggaraan G20 bagi masyarakat.

"Dalam forum yang baik ini, saya ingin tegaskan kembali arahan Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa Presidensi G20 Indonesia harus dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan dunia," ujar Wapres pada Pembukaan Halal 20 (H20) seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (17/11/2022).

Menurut dia, penyelenggaraan Halal 20 sangat strategis dan relevan dengan komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan dan memperkuat kerja sama pasar halal global.

Wapres menegaskan Halal 20 sebagai bagian dari rangkaian Presidensi Indonesia dalam G20, harus mampu memberikan hasil yang konkret.

"Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal penting sebagai perhatian kita bersama," jelas dia.

Langkah pertama, kata Wapres, Halal 20 harus dioptimalkan untuk mendukung kesuksesan Presidensi G20 Indonesia melalui kerja sama dan kolaborasi terkait penyelenggaraan jaminan produk halal.

"Kedua, kerja sama saling pengakuan dan saling keberterimaan sertifikat halal perlu ditindaklanjuti serta ditambah cakupannya," imbuh dia.

Sedangkan yang ketiga, Wapres menambahkan bahwa kerja sama pengembangan jaminan produk halal antarnegara agar terus diperluas. Menurut Wapres, jaminan produk halal tidak hanya soal sertifikasi, tetapi juga terkait teknologi, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

Terakhir, dia menyebutkan pengembangan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan akan terus dilanjutkan dengan tetap memegang prinsip tata kelola pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Pengembangan jaminan produk halal dalam berbagai aspek ini tentunya harus tetap mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," pungkas dia.