REGIONAL:
Suara.com - Isu lingkungan jadi pembahasan yang sangat strategis karena dapat mengakibatkan perubahan iklim yang dapat menimbulkan risiko besar terutama pada aspek kesehatan, pangan dan pembangunan ekonomi.
Pemerintah pun saat ini sangat gencar meminta semua pihak untuk proaktif melawan perubahan iklim, termasuk kepada dunia bisnis baik swasta dan BUMN.
Hal ini pun diamini oleh Perum Peruri yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bertugas untuk mencetak uang rupiah bagi Republik Indonesia.
"Kami sadar bahwa operasional perusahaan akan berjalan dengan baik apabila terjadi keseimbangan hubungan antara perusahaan, lingkungan dan masyarakat," kata Ratih Sukma Pratiwi, Kepala Biro Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Peruri di Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Guna mendukung program pemerintah serta menciptakan lingkungan yang sadar terhadap perubahan iklim, Peruri menggagas Program Kampung Iklim (ProKlim) di area sekitar kawasan produksi Peruri tepatnya di Perumahan Griya Indah, Desa Parungmulya, Kabupaten Karawang.
ProKlim menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat (Community Based Development), yang bertujuan mendorong warga untuk mengelola sumber daya manusia maupun sumber daya alam di area tersebut untuk memperkuat upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.
Harapannya dengan penguatan mitigasi dan adaptasi ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat, sehingga dapat dikatakan masyarakat tersebut sudah memiliki ketahanan (resiliensi) terhadap perubahan iklim.
"Ke depannya, Peruri berencana menambah ProKlim di berbagai wilayah yang akan disesuaikan dengan kondisi wilayahnya masing-masing,” kata Ratih.
Perubahan Iklim Rugikan Negara Ratusan Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perubahan iklim berpotensi merugikan Indonesia hingga Rp112 Triliun pada 2023 mendatang. Bahkan jika hal ini terus berlanjut, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bisa merugi 45% pada tahun 2030.
Dari segi ekonomi saja, dia mengungkapkan bahwa potensi kerugian negara akibat perubahan iklim sangat luar biasa besar.
"Kerugian ekonomi akibat krisis iklim ini akan mencapai Rp112,2 triliun atau 0,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 atau tahun depan," kata Sri Mulyani.
Untuk itu kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, dukungan semua pemangku kepentingan global sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim ini.
Dikatakan dirinya potensi ekonomi global bisa tergerus jika perubahan iklim ini tidak diatasi secara bersama-sama dan menyeluruh. Dan ini harus menjadi perhatian semua kalangan.
"Perubahan iklim dapat mempengaruhi ekonomi makro. Penelitian pada tahun 2021 memprediksi bahwa dunia akan kehilangan lebih dari 10 persen dari total nilai ekonominya, jika Kesepakatan Paris dan target nol emisi karbon 2050 tidak terpenuhi," katanya.
Dirinya menambahkan, ketika Indonesia berkomitmen untuk mengurangi CO2 untuk menghindari ancaman perubahan iklim maka Indonesia juga bekerja keras dengan cara yang kredibel untuk mewujudkan komitmen tersebut.
Upaya dan komitmen itu membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang erat bersama semua pemangku kepentingan, terlebih di tengah situasi geopolitik yang menantang seperti saat ini.
“Perubahan iklim tidak dapat hilang dengan sendirinya. Hanya dapat dihindari jika kita bekerja sama,” pungkasnya.
TERPOPULER