Suara.com - Bupati Meranti, Muhammad Adil berencana gugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran adanya ketidaksesuaian pembagian dana bagi hasil (DBH). Dia pun telah menganggap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis atas perlakuan tidak sesuai atas pembagian DBH.
Menurut Adil, penduduk meranti tidak merasakan hasil dari kekayaaan setempat, karena jumlah penduduk miskin ekstrim di Riau mencapai 25,68%. Padahal, Meranti merupakan daerah penghasil minyak sejak 1973.
"Saya kemarin ketemu dengan Pak Tito (Mendagri) dan minta petunjuk selaku pembina saya, saya mau menggugat Pak Jokowi. Daerah miskin penghasil minyak," ujarnya seperti dikutip dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia yang ditukis Senin (12/12/2022).
Adil mengungkapkan, Meranti memiliki 222 sumur minyak, di mana produksinya hampir 8.000 barel per hari. Angka ini berbanding terbalik dengan DBH yang hanya Rp114 miliar.
Dengan DBH itu, dia mengancam agar pemerintah pusat menghentikan kegiatan pengeboran minyak di Meranti. Karena, warga Meranti sama sekali tidak menikmati hasil eksplorasi mintak itu,.
"Jangan diambil lagi minyak di Meranti, tidak apa-apa kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat," kata Adil.
Bupati Meranti sebelumnya jadi sorotan usai menyebut kementerian keuangan berisi setan dan iblis di hadapan Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman dalam koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12/2022).
Ia mempertanyakan sikap Kemenkeu yang dianggap tidak adil terkait DBH. Menurutnya, wilayah yang ia pimpin berhak atas USD100 per barel.
Pasalnya, pada tahun 2022, DBH Meranti hanya dihitung dengan US$60/barel sehingga wilayahnyahanya menerima Rp114 miliar.
"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," kata Adil.
TERPOPULER
