Nominal itu terdiri dari kerugian materiil penggugat sebesar Rp 44,1 miliar dan kerugian imateriil sebesar Rp 12 miliar.
"Di mana beberapa pihak tersebut memberikan berbagai pernyataan dan tuduhan yang menyesatkan, tidak benar dan bersifat provokatif dan menghasut. Hal-hal tersebut berdampak negatif dan merusak nama perseroan," ungkap manajemen PT MSU dalam keterangan tertulispada awak media.
Konsumen kembali bertemu DPR RI
Lalu pada pertengahan Januari lalu, PKPKM bertemu Kembali dengan anggota Dewan. Kini mereka diterima oleh Komisi VI DPR.
Dalam pertemuan itu,konsumen Meikarta menceritakan kembali kronologi permasalahan yang mereka hadapi, terkait unit properti yang tak kunjung mereka terima.
Dalam kesempatan itu, para konsumen juga menuntut agar Meikarta mengembalikan semua uang yang sudah mereka setorkan.
"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Aep.
Andre Rosiade singgung soal oligarki
Dalam pertemuan itu, anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyatakan proyek Meikarta sudah bermasalah sejak awal. Ia juga menyinggung soal oligarki dalam masalah antara konsumen dengan PT MSU.
"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) pada 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay 4 tahun," ujar Andre.
Menindaklanjuti aduan konsumen Meikarta itu, Komisi VI DPR RI meminta agar para konsumen dilindungi oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), serta mengawal masalah ini termasuk penyelesaian hak konsumen.
Perkembangan terakhir, Komisi VI DPR RI berencana memanggil PT MSU pada Rabu (25/1/2023). Hal itu diungkapkan oleh Andre Rosiade melalui cuitannya di Twitter @andre_rosiade.
"Komisi VI DPR RI memanggil manajemen Meikarta hari ini untuk meminta penjelasan terkait gugatan senilai Rp56 miliar yang dilayangkan kepada konsumen," tulis Andre.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
TERPOPULER
