Kemendagri Dorong Kepala Daerah Agar Pekerja di Wilayahnya Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Suara.com - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Teguh Setyabudi mewakili Mendagri menjadi keynote speaker dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hotel Denpasar Bali, Jumat, (20/1/2023).

Kegiatan tersebut dimulai sejak Kamis (19/1/2023), dan dibuka langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo. 

Dalam kesempatan tersebut, Teguh mengungkapkan,  kegiatan ini merupakan media pembekalan strategis bagi seluruh pejabat di BPJS Ketenagakerjaan, baik di tingkat pusat maupun wilayah dan cabang di seluruh Indonesia untuk mencapai target kepesertaan aktif dimana akhir tahun 2022, yaitu 36 juta orang dan target 2026, sebanyak 70 juta orang.

Guna mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi seperti UU 40/2004 tentang SJSN, UU 24/2011 tentang BPJS, UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, UU 23/2014 tentang Pemda, PP 37/2021 tentang JKP dan Inpres 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam Inpres 2/2021, Presiden menginstruksikan kepada 24 K/L, gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jamsostek. 

“Kemendagri berperan, antara lain dalam sinkronisasi NSPK dan mendorong kepala daerah agar pekerja di wilayahnya terdaftar Jamsostek. Selain itu, Kemendagri berperan dalam penyediaan akses NIK utk dimanfaatkan sebagai data kepesertaan,” terang Teguh.

Manfaat yang diterima dari 5 Program Jamsostek (JHT, JKK, JKM, JP dan JKP) dapat mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru, atau bahkan miskin ekstrem ketika mereka mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi. 

Selain itu, manfaat tersebut memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

“Media massa memiliki peran penting dalam mensosialisasikan pentingnya manfaat program Jamsostek,” tuturnya.

Menurut data, jumlah kecelakaan kerja pada 2017-2021 terus mengalami kenaikan. Pada 2021, sebanyak 234.270 kasus, bahkan di periode Januari-Maret 2022 sudah ada 61.805 kasus.

Kondisi pengangguran Indonesia per Agustus 2022, sebesar 5,86% atau 8,41 juta orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin per September 2022 sebanyak 26.363.260 jiwa (9,57%) dan penduduk miskin ekstrem per Maret 2022 2,04% (5.590.724 jiwa). 

Arahan presiden pada Rakornas Forkopimda bahwa ada 14 provinsi (angka kemiskinan ekstremnya) masih cukup tinggi. Padahal target pada 2024, kemiskinan ekstrem harus berada pada angka 0%.

Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem juga menjadi salah satu upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; Peningkatan pendapatan masyarakat; dan Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan pada November 2022, jumlah total kepesertaan dari sektor Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU) dan jasa konstruksi sebesar 36.902.788 jiwa. Sedangkan untuk Non ASN sebesar 3.972.261 jiwa dan pekerja rentan per Oktober 2022 sebesar 1.405.617 jiwa.

Persentase kenaikan kepesertaan bagi pekerja rentan, tertinggi berada di Provinsi Papua 160,55% dan terendah berada di Provinsi Jawa Barat 1,55%. Sedangkan jumlah Pekerja Rentan tertinggi di Bulan Oktober 2022 yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan berada di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 288.227 orang dan terendah di Banten 1.476 orang.