Suara.com - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memasuki 10 tahun pelaksanaannya, bisa dikatakan program ini sudah berjalan on the right track dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Sementara itu, ditengah kondisi ekonomi global yang penuh tekanan ke depan, posisi kehadiran Program JKN pun tak luput dari tantangan dan tuntutan.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir mengatakan dalam 10 tahun perjalanan JKN, pihaknya melakukan evaluasi yang dirasa masih memiliki banyak kekurangan.
“Kita bangga dengan adanya BPJS Kesehatan, tidak ada satu negara pun di dunia yang memiliki peserta asuransi kesehatan terbesar seperti di Indonesia yang memiliki peserta hampir 248 juta lebih atau mencakup 93% dari penduduk Indonesia,” ucap Abdul Kadir dalam Diskusi Publik dengan tema “Outlook JKN : Satu Dekade Jaminan Kesehatan Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Ia menuturkan dalam perjalanannya tentu banyak kekurangan namun bukan berarti pihaknya akan berhenti tetapi akan terus melalukan perbaikan untuk memuaskan masyarakat.
“Ke depan tentunya masih banyak tantangan dalam menjalankan BPJS kesehatan salah satunya tantangan bagaimana kita mengawal dengan baik dana sosial kesehatan bisa kita pertahankan,” ucapnya.
Tantangan selanjutnya adalah mengenai mutu layanan kesehatan yang masih sering dikeluhkan masyarakat, lalu soal akses layanan dimana fasilitas kesehatan di Indonesia diakuinya belum merata.
“Karena belum merata itu menyebabkan akses layanan kesehatan kita belum bisa dimaksimalkan oleh seluruh peserta BPJS Kesehatan. Oleh karena itu ke depan kita harapkan kita memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Kesehatan dengan transformasi sistem kesehatan 6 pilar itu kita harapkan nantinya jika ada orang yang sakit jantung di Papua misalnya tidak lagi meninggal akibat keterbatasan, kita harapkan layanan jantung ada dimana-mana termasuk layanan kanker, radioterapi, gagal ginjal dan semua bisa dimanfaatkan masyarakat dengan baik,” papar Abdul.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof DR Ali Ghufron Mukti, menuturkan sepanjang satu dekade perjalanan program JKN telah berkembang menjadi sangat strategis, memiliki kontribusi besar dan mampu membuka akses kesehatan melalui perlindungan finansial bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Baca Juga: Luna Maya Mau Buka Usaha Baru, Ini Besaran Gaji untuk Pegawainya, bisa Daftar Nih!
“Selama satu dekade cakupan BPJS telah meningkat secara tajam, seain itu banyak negara sangat tertarik kepada BPJS sebagai sebuah program gotong royong yang langsung dirasakan secara satu skema dan terintegrasi,” terangnya.
Ia menjelaskan di tahun 2024, BPJS ditargetkan mencakup 98% penduduk Indonesia yang mana hal tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah.
“Oleh karena itu, kita berkeinginan semua pemangku kepentingan bekerja bersama-sama dan presiden di tahun 2022 pertama kali di bulan pertama instruksinya adalah untuk optimalisasi program JKN dengan kerja sama kurang lebih 30an Kementrian lembaga,”
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menambahkan BPJS berawal dari keinginan negara yang ingin terlibat di semua masalah kesehatan rakyat.
“Kita melihat bahwa rencana dari BPJS Kesehatan relatif berjalan lebih progresif, apa yang ingin dikerjakan tidak terlepas dari ekosistem diluarnya seperti soal ke persediaan, layanan dan pembiayaan, 3 itu dari waktu ke waktu tidak akan lepas dari isu itu,” imbuhnya.
“Semua harus dicari titik temu, di kepesertaan bagaimana datanya bisa ketemu, antara dukcapil dan kemensos, penting untuk sama-sama dituntaskan, mudah-mudah-mudahan soal data bukan hanya data yang benar tapi yang betul-betul menyasar orang yang membutuhkan,” tambah Emanuel.
Ia menegaskan bahwa layanan yang diberikan, apa yang dibuat BPJS harus konek dengan Kementerian Kesehatan. “Bagaimana sinergikan data itu tidak mudah, ke depannya BPJS dan kemenkes butuh kerjasama yang luar biasa, sama-sama harus mencari tata kelola kesehatan yang tepat, benar-benar kita berikan yang terbaik,” pungkasnya.
