REGIONAL:
Suara.com - Rekening gendut pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah jadi sorotan pubik. Hal ini buntut dari kasus pejabat Kemenkeu yang kerap pamer harta kekayaan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun berjanji bakal mengusut tuntas rekening gendut yang dimiliki sejumlah pejabat Kemenkeu.
Salah satu alasan kenapa banyak pemilik rekening gendut di Kementerian Keuangan karena para pejabatnya banyak yang rangkap jabatan disejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menempati posisi penting.
Tim Kampanye dan Advokasi Seknas FITRA, Gulfino Guevarrato mengatakan meski memiliki rekening gendut bukan berarti para pejabat tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Pasalnya dia mencatat ada sejumlah anak buah Sri Mulyani yang memiliki rangkap jabatan di perusahaan BUMN.
"Kami sepakat tidak semua hasil korupsi tetapi kalau melihat grafik ini kami menemukan angka-angka lain," kata Gulfino dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (3/3/2023).
Grafik yang dimaksud Gulfino merujuk data FITRA yang menemukan setidaknya 39 pegawai Kementerian Keuangan dari eselon I dan II yang merangkap jabatan, mayoritas menjadi Komisaris di BUMN dan anak perusahaan BUMN.
Bahkan dalam catatan FITRA, ada 11 pejabat Eselon 1 Kementerian Keuangan yang rangkap jabatan menjadi komisaris di perusahaan BUMN. Salah satunya Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara yang ternyata menjadi komisaris di PT PLN.
Gulfino pun mencontohkan penghasilan dari Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara yang mendapatkan gaji dan tunjangan mencapai Rp121,6 juta per bulan (diperkirakan berdasarkan jabatan terendah). Sementara itu sebagai komisaris PLN, Suahasil bisa mendapatkan remunerasi dari BUMN per bulan mencapai Rp2,16 miliar.
"Di sini saja, tidak apple to apple, hampir 20 kali lipat dari gaji yang diterima sebagai ASN dengan remunerasi di BUMN," kata Gulfino.
Sehingga, kata Gulfino menjadi wajar jika harta kekayaan para pejabat negara ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu tertentu. Sumber harta kekayaannya pun jelas.
"Jadi betul kalau harta kekayaan yang didapat ini jelas sumbernya," kata dia.
Berikut daftar 11 Pejabat Kemenkeu yang Rangkap Jabatan di BUMN berdasarkan data Seknas FITRA:
1. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, gaji yang diterima sebagai Komisaris PLN mencapai Rp2,1 miliar per bulan.
2. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi gaji yang diterima sebagai Komisaris Pertamina mencapai Rp2,8 miliar per bulan.
3. Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata gaji yang diterima sebagai Komisaris PT Telkom Rp1,8 miliar setiap bulannya.
4. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo gaji yang diterima sebagai Komisaris PT SMI Rp2,8 miliar setiap bulannya.
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani gaji yang diterima sebagai Komisaris BNI Rp1 miliar setiap bulannya.
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban gaji yang diterima sebagaia Komisaris Bank Mandiri Rp1,7 miliar per bulan.
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto Komisaris PT Bank BRI gaji tidak diketahui.
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman sebagai Komisioner Lembaga SImpan Pinjam (Bukan BUMN) gaji tidak diketahui.
9. Inspektur Jenderal Kemenkeu sebagaia Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur gaji yang diterima Rp113 juta per bulan.
10. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan kacaribu sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia dengan gaji Rp732 juta perbulan.
11. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai Komisaris BTN dengan gaji sebulan Rp512 juta.
TERPOPULER