Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa APBN 2024 atau periode terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah bekerja secara optimal sebagai instrumen fiskal yang menjaga stabilitas sekaligus mendorong pembangunan di tengah situasi global yang penuh tekanan.
Hal ini ia sampaikan saat menyampaikan Keterangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPR RI, pada Selasa (1/7/2025), di Ruang Rapat DPR RI Jakarta.
“Tahun 2024 ditandai dengan kondisi ekonomi nasional yang menantang dan tidak mudah, terutama berasal dari tekanan perekonomian global yang meningkat tajam di berbagai wilayah dunia,” ujar Menkeu.
Di tengah konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta dampak lanjutan El Nino, Menkeu menegaskan bahwa APBN tetap mampu meredam tekanan melalui kebijakan fiskal yang adaptif, termasuk stabilisasi harga pangan dan energi, serta perlindungan sosial.
APBN juga berperan penting dalam mendukung agenda nasional, termasuk Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan. “Dukungan yang solid dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan target pembangunan yang optimal, serta melaksanakan transisi pemerintahan secara efektif,” kata Menkeu.
Stabilitas ini ditopang oleh kinerja ekonomi yang tetap tumbuh 5,03 persen dengan inflasi terkendali di angka 1,6 persen jauh di bawah asumsi APBN 2024 sebesar 2,8 persen.
Dampak konkret dari belanja negara juga terlihat nyata. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan subsidi Kredit Usaha Rakyat terus dijalankan. Hasilnya, angka kemiskinan ekstrem turun hingga 0,83 persen, pengangguran menurun menjadi 4,91 persen, dan belanja negara tumbuh 7,6 persen menjadi Rp3.359,8 triliun.
Di sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah berhasil menjaga defisit APBN 2024 sebesar 2,3 persen dari PDB, lebih rendah dari outlook sebelumnya. Realisasi pembiayaan utang pun ditekan di bawah target awal, mencerminkan bauran pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah.
Di sisi lain Sri Mulyani mengungkapkan bahwa saldo anggaran lebih atau SAL dari pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp 459,5 triliun.
Besaran SAL itu tak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan kondisi SAL pada 2023 yang nilainya serupa. Namun, pada akhir tahun, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah menggunakan SAL 2024 hingga hasil akhirnya tersisa Rp 458,5 triliun.
"SAL 2024 mencapai Rp 459,5 triliun. Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN dan memperhitungkan SILPA dari penyesuaian lain, saldo akhir tahun dari kas negara tahun 2024 adalah Rp 457,5 triliun," ucap Sri Mulyani saat menyampaikan pidato.
Sri Mulyani memastikan, saldo akhir tahun dari APBN 2024 itu terbilang pada level yang memadai, dan masih terus mampu menjadi penyangga fiskal saat masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo. Juga bisa menjadi penopang tekanan ekonomi global.
"Saldo ini pada level memadai dan berfungsi untuk menyangga fiskal terutama dalam masa transisi pemerintah dan menghadapi berbagai kemungkinan risiko dinamis global," kata Sri Mulyani.
Dari sisi operasional, pendapatan tahun 2024 tercatat Rp 3.115,3 triliun, lebih rendah dari beban operasional sebesar Rp 3.353,6 triliun. Dengan demikian defisit operasional sebesar Rp 238,3 triliun dan dari sisi non operasional terdapat surplus Rp 22,7 triliun.
"Dengan demikian defisit secara keseluruhan tercatat Rp 215,7 triliun," beber mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
TERPOPULER
