Suara.com - Kondisi perekonomian nasional pada tahun ini ternyata tak semringah yang diharapkan banyak pihak, pasalnya dalam laporan terbaru Asian Development Bank atau ADB ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh lebih dari 5 persen, tepatnya hanya 4,8 persen jauh dari target 5,5 persen pemerintah.
Sedangkan tahun depan, Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga memprediksikan, ekonomi Indonesia sedikit mengalami perbaikan dengan mendekati level 5 persen (yoy). Prediksi ini seiring dengan melemahnya harga komoditas serta mulai normalnya permintaan dalam negeri.
“Tekanan global pada 2023 diproyeksikan akan memangkas pertumbuhan ekspor, meskipun transaksi berjalan semestinya akan tetap mendekati seimbang,” ungkap Jiro dalam virtual webinar Asian Development Outlook April 2023 yang dikutip Rabu (5/4/2023).
Ia menuturkan lonjakan komoditas ekspor mendorong pertumbuhan ekonomi Tanah Air hingga 5,3 persen (yoy) pada 2022, menggantikan permintaan dalam negeri yang lemah.
Namun karena pengeluaran rumah tangga merupakan bagian besar dari perekonomian Indonesia, kembali normalnya belanja konsumen dan berbagai manfaat dari penurunan inflasi akan menopang pertumbuhan. Meskipun demikian, investasi kemungkinan belum akan menguat karena dunia usaha masih melihat situasi.
Besarnya angka ekspor menghasilkan tambahan pendapatan yang memungkinkan Indonesia memangkas defisit anggaran hingga di bawah batas wajib 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), setahun sebelum tenggat waktu.
Lebih lanjut, Jiro mengatakan inflasi Indonesia telah mencapai puncaknya hingga hampir 6 persen (yoy) pada September 2022, melebihi batas inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) sebesar 4 persen (yoy).
Tetapi, inflasi sudah menurun berkat pelemahan harga komoditas dan pengetatan kebijakan moneter, serta diproyeksikan akan turun ke sekitar 3,5 persen (yoy) pada Desember 2023 dan mencapai rata-rata 4,2 persen pada keseluruhan tahun 2023.
Meski begitu, kata dia, yang menjadi perhatian untuk jangka menengah dan panjang yaitu hilangnya pendapatan para pekerja dan pembelajaran anak-anak selama pandemi COVID-19, yang dapat mengurangi potensi pertumbuhan.
Baca Juga: Posisi Utang Pemerintah Saat Ini Dinilai Tak Masuk Akal
“Sebagian besar indikator ketenagakerjaan penting telah membaik dibandingkan dengan angka-angka pada 2020, tetapi belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Berbagai indikator itu termasuk pengangguran, informalitas, dan upah riil,” ucap dia.
Menurut dia, sebuah langkah yang dapat memitigasi dampak buruk terhadap pasar tenaga kerja adalah Program Kartu Prakerja dari pemerintah yang memberikan keterampilan teknis dan kejuruan melalui pembelajaran digital, pelatihan untuk memulai usaha, dan beasiswa.
