Suara.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta maaf atas skandal korupsi yang dilakukan anak buahnya.
Untuk itu dirinya mendukung langkah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), juga terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare.
Menhub berjanji akan melakukan audit untuk memastikan proyek-proyek yang diindikasikan tersebut tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikoperasian.
"Kami juga akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lainnya, dan memastikan kualitasnya untuk menjamin keselamatan transportasi," ujarnya yang dikutip Jumat (14/4/2023).
Menhub juga menyampaikan akan siap sedia mendukung langkah yang dilakukan oleh KPK dalam mengungkap kasus tersebut.
"Kami siap bekerja sama serta mendukung KPK dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini," imbuhnya.
Menhub dengan tegas tidak akan menoleransi tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi dan akan menindak tegas jajarannya jika terjadi pelanggaran.
"Kami berkomitmen untuk turut memberantas korupsi khususnya di lingkungan Kemenhub, dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan tata kelola yang baik, serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait," kata dia.
Sebelumnya, KPK menyebut dugaan suap di DJKA Kemenhub juga terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu (29/3/2023).
Baca Juga: Terminal Bayangan Pondok Pinang Mulai Dipadati Pemudik
“Sudah seperti yang saya bacakan tadi, saya jelaskan bahwa itu (Makassar-Parepare) ada keterkaitan,” kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak dalam konferensi pers di KPK, Kamis (13/4/20230.
Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap di proyek pembangunan dan perawatan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera.
