Pemerintah Indonesia memiliki andil besar dalam menarik investor, dengan mempercepat privatisasi perusahaan milik negara melalui IPO dan mendorong produsen baterai asing untuk berinvestasi di negara tersebut.
Itu juga telah membuat tawaran jangka panjang untuk menciptakan kartel negara-negara pengekspor nikel, mirip dengan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), yang memiliki pengaruh besar atas harga minyak dunia.
“Sebagian besar IPO Indonesia tahun ini berasal dari pencatatan sejumlah perusahaan milik negara," kata Roderick Snell, seorang manajer investasi di pasar negara berkembang di Baillie Gifford, kepada CNN.
“Membuat mereka terdaftar akan mengarah pada peningkatan efisiensi [perusahaan] dari waktu ke waktu menghasilkan investasi yang signifikan di negara yang belum pernah kita lihat sebelumnya,” tambahnya.
Sejak pemilu 2014, Presiden Joko Widodo telah memberlakukan beberapa larangan ekspor komoditas mentah sebagai cara untuk memaksa perusahaan asing memproses bahan di dalam negeri, menarik investasi dari luar negeri, dan meningkatkan nilai produk akhir.
Baru-baru ini, pada tahun 2020, pemerintah melarang ekspor bijih nikel. Juga berencana untuk memperkenalkan larangan pengiriman tembaga, dan bijih besi dan aluminium.
Rencana Widodo tampaknya berhasil: Pada tahun 2022, total investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia mencapai $44 miliar, tertinggi tahunan sepanjang masa dan meningkat 44% dari tahun sebelumnya, menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia. Sebagian besar investasi itu masuk ke sektor logam negara itu.
Hingga saat ini, kebijakan perdagangan komoditas Widodo saja telah menghasilkan FDI sebesar $25 miliar, tulis Snell dalam sebuah catatan di bulan April.
“Keyakinan kami yang meningkat pada [perusahaan Indonesia] berasal dari bagaimana pemerintahnya memaksimalkan potensi bahan bakunya yang melimpah,” tulisnya.
TERPOPULER
