Infografis
Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan tidak akan mengajukan banding atau kasasi terkait permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuka laporan hasil Audit BPKP terhadap Program JKN/BPJS Kesehatan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dalam akun Twitter pribadinya @prastow yang dikutip Suara.com Rabu (28/6/2023).
Pihak Kemenkeu sendiri telah menyerahkan dokumen hasil audit tersebut kepada ICW.
"Kementerian Keuangan TIDAK mengajukan kasasi dan menerima putusan PTUN terkait permintaan ICW untuk membuka Laporan Hasil Audit BPKP terhadap Program JKN/BPJS Kesehatan," tulis Prastowo dalam akunnya tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani kalah gugatan melawan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal membuka hasil audit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke publik.
Keputusan itu disampaikan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak permohonan keberatan Sri Mulyani untuk membuka hasil audit tersebut.
"Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020 16 Januari 2023, (dan) menghukum pemohon keberatan (Sri Mulyani) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330 ribu," kata PTUN Jakarta seperti dikutip dari putusan tersebut Rabu (21/6/2023).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menggugat putusan Komisi Informasi Publik (KIP) soal permohonan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Gugatan ini terkait permintaan ICW yang menginginkan data hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Yustinus Prastowo: Penyerahan Hasil Audit BPJS Kesehatan ke ICW Dukung Transparansi
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian Keuangan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan MA No 2 Tahun 2011 mengajukan keberatan atas putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat No 016/VII/KIP-PS/2020 melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan telah mendapat register perkara No 47/G/KI/2023/PTUN.JKT tertanggal 8 februari 2023.
