Pemerintah Siapkan Perpres Food Estate, Jawa dan Sumatera Tidak Masuk Lokasi Proyek

M Nurhadi

Jum'at, 14 Juli 2023 | 11:32 WIB
Pemerintah Siapkan Perpres Food Estate, Jawa dan Sumatera Tidak Masuk Lokasi Proyek
Petani menanam bibit singkong di areal lumbung pangan nasional 'food estate' di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu (6/3/2021). [ANTARA FOTO/Makna Zaezar]

Suara.com - Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk pengembangan food estate.

"Food estate merupakan salah satu kebutuhan di masa depan. Penduduk kita akan meningkat, dan tentunya food estate akan diperlukan. Saat ini kami sedang mempersiapkan perpres untuk food estate, yang lokasinya berada di Kalimantan," kata Wahyu dalam acara Media Gathering di Jakarta pada hari Kamis.

Menurut data KPPIP, lokasi prioritas food estate akan ditetapkan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua.

Namun, Wahyu menjelaskan bahwa ada wilayah lain yang sedang dipertimbangkan, seperti Humang Hasundutan di Sumatera Utara, yang saat ini sedang dalam proses pemetaan untuk menjadi salah satu lokasi food estate.

"Kami telah menetapkan Area of Interest (AOI) atau pemetaan daerah-daerah mana yang dapat dijadikan food estate di Kalimantan Tengah. Ini sudah ada, kemudian di Humang Hasundutan, Sumatera Utara, dan mungkin juga di beberapa lokasi lain sesuai arahan dari Presiden. Hal ini akan kami masukkan dalam perpres tersebut," tambahnya.

Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini terus melanjutkan proyek pengembangan infrastruktur irigasi dan jalan di berbagai lokasi prioritas food estate.

"Food estate membutuhkan juga infrastruktur seperti air dan jalan. Oleh karena itu, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki saluran irigasi yang ada di lokasi food estate," kata Wahyu.

Food estate atau lumbung pangan merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang bertujuan untuk membangun lumbung pangan nasional di lahan seluas 165.000 hektar.

Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk menerapkan model teknologi pertanian 4.0.

baca juga

Pengembangan food estate menjadi penting karena beberapa isu nasional seperti menjaga ketahanan pangan selama pandemi COVID-19, pertumbuhan populasi, dan ketahanan terhadap dampak ekstrem perubahan iklim.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi Panen Jagung di Food Estate Keerom Papua, Lihat Hasilnya Belum Puas

Jokowi Panen Jagung di Food Estate Keerom Papua, Lihat Hasilnya Belum Puas

Bisnis | Jum'at, 07 Juli 2023 | 18:39 WIB

Kunker ke Papua, Ini Agenda yang Bakal Dijalani Jokowi

Kunker ke Papua, Ini Agenda yang Bakal Dijalani Jokowi

News | Kamis, 06 Juli 2023 | 07:36 WIB

Jokowi Terbitkan Perpres Kejar Swasembada Gula Nasional

Jokowi Terbitkan Perpres Kejar Swasembada Gula Nasional

Bisnis | Senin, 19 Juni 2023 | 11:23 WIB

Aturan Baru Jam Kerja PNS, Bisa Kerja Dari Mana Saja?

Aturan Baru Jam Kerja PNS, Bisa Kerja Dari Mana Saja?

Purwokerto | Senin, 17 April 2023 | 21:05 WIB

Prajurit Gugur di Papua, Komisi I: Sudah Waktunya Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Diundangkan

Prajurit Gugur di Papua, Komisi I: Sudah Waktunya Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Diundangkan

News | Senin, 17 April 2023 | 12:38 WIB

Daftar Aturan Baru PNS, ASN Libur Sabtu Minggu hingga Ketentuan Jam Kerjanya

Daftar Aturan Baru PNS, ASN Libur Sabtu Minggu hingga Ketentuan Jam Kerjanya

News | Sabtu, 15 April 2023 | 20:53 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×