Molor 11 Tahun, Biaya yang Dikeluarkan Negara Bangun Sodetan Ciliwung

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meresmikan Sodetan Ciliwung. Proyek ini baru selesai tahun ini setelah 11 tahun dibangun dengan dua era Gubernur DKI Jakarta yang berbeda.

Menurut Jokowi, Sodetan Ciliwungi bisa mengurangi 62% masalah banjir di DKI Jakarta.

"Dengan selesainya Sodetan Ciliwung, ini juga menyelesaikan banjir Jakarta, (ditambah) baik; tapi yang Bendungan Ciawi-Sukamahi, Sodetan Ciliwung, normalisasi Ciliwung, Banjir Kanal Timur, itu bisa menyelesaikan baru kira-kira 62 persen dari persoalan banjir yang ada di Jakarta," ujar Jokowi saat peresmian, Senin (31/7/2023).

Jika dielaborasikan, Sodetan Ciliwung merupakan salah satu proyek Strategis Nasional (PSN). Seperti dikutip dari catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), negara mengeluarkan dana sekitar Rp 1,26 triliun untuk proyek Sodetan Ciliwung.

Adapun, dana itu merupakan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor PT Wijaya Karya (WIKA)- PT Jaya Konstruksi melalui skema kerja sama operasional (KSO). Masa pengerjaaan dalam KSO selama 730 hari kalender mulai dari 1 Agustus 2021 hingga 2 Agustus 2023.

Kontrak kerja sama ini sebagai lanjutan pengerjaan Sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sepanjang 580 meter mulai dari pembangunan ganda sodetan, bangunan permanen inlet dan outlet sodetan, serta normalisasi Sungai Ciliwung dan Sungai Cipinang.

KSO ini tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Sebelumnya, biaya pengerjaan Sodetan Ciliwung itu juga dialokasikan untuk konstruksi sodetan (terowongan) dan galian alur untuk menambah kapasitas tampung sungai Cipinang sebesar Rp 683,9 miliar.

Jadi Penangkal Banjir

Jokowi ingin enam kelurahan di Jakarta tak lagi mengalami kebanjiran setelah adanya Sodetan Ciliwung. Sodetan Ciliwung akhirnya diresmikan setelah 11 tahun pembangunan.

"Urusan Sodetan Ciliwung ini sudah bertahun-tahun, sudah hampir 11 tahun, dan hari ini alhamdulillah selesai. Ini bisa menyelesaikan paling tidak enam kelurahan nggak banjir lagi," terangnya.

Akan tetapi, Kepala Negara tak menutupi bahwa masih ada 38 persen masalah banjir di Ibu Kota yang harus diselesaikan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Artinya, masih ada PR (pekerjaan rumah) 38 persen. Ini yang harus dikerjakan bersama sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi, harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bersama-sama. Ini persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah," ujarnya.